Berita

effendi simbolon/net

Politik

Relawan: Orang Partai yang Tidak Dapat Jabatan Tidak Usah Serang Jokowi

KAMIS, 29 JANUARI 2015 | 14:22 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, dianggap hanya kecewa karena tidak dapat jabatan dalam pemerintahan  Joko Widodo. Karena itulah Effendi keras melontarkan berbagai kritikan, bahkan berbicara soal pemakzulan terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang sudah berjalan 100 hari.

Ketua Umum sekaligus pendiri Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP), Sihol Manullang, menegaskan, oknum partai yang menyatakan saatnya melengserkan Jokowi sedang kecewa sebab tidak dapat jabatan.

Seharusnya, ujar Sihol, Effendi tidak perlu menyerang Jokowi. Ikuti saja perintah dan garis kebijakan partai di mana dia menjadi anggota DPR.


"Siapa yang coba-coba lengserkan Jokowi akan berhadapan dengan rakyat. Mimpi siang bolong kalau bilang lengserkan Jokowi," tegas Sihol Manullang dalam keterangan pers bersama Ketua Umum Sekretariat Nasional (Seknas Jokowi), Muhammad Yamin, di Jakarta, Kamis (29/1).

Muhammad Yamin menambahkan, akan lebih bijak memberi masukan ketimbang mengancam atau secara tidak langsung menginspirasi pihak lain untuk melengserkan Jokowi.

"Enggak usahlah pake serang Jokowi, mending kasih masukan," ujar Yamin yang juga pendiri Seknas Jokowi.

Yamin menyerukan anggota kabinet tidak menjauhkan Jokowi dari rakyat melalui kebijakan yang tidak pro rakyat.

Dalam beberapa hari terakhir, Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon giat melontarkan berbagai kritikan terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, inilah saat yang tepat bagi siapapun yang berniat menjatuhan pemerintahan Jokowi-JK karena banyak celah yang bisa dimanfaatkan. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya