Berita

jokowi-jk

Politik

SURVEI 100 HARI

68,7 Persen Tidak Puas dengan Kinerja 100 Hari Rezim Jokowi

KAMIS, 29 JANUARI 2015 | 11:19 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Mayoritas responden atau 68,7 persen responden dari survei pendapat masyarakat terbaru menyatakan tidak puas terhadap kinerja 100 hari  pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).  

Survei atau jajak pendapat masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi-JK dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM).

Dalam rilis yang dikirimkan Direktur Eksekutif IDM, Fahmi Hafel, dan diterima redaksi beberapa saat lalu, disebutkan bahwa survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.250 responden di 33 provinsi pada 13-26 Januari  2015. Margin of error survei itu kurang lebih 1,21  persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.


Dalam temuan menunjukkan, mayoritas responden atau 68,7 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja 100 hari pemerintahan. Sebanyak 26,4 persen responden menyatakan puas dan 4,9 persen  tidak tahu

Dari angka 26,4 persen itu, jika dirinci, sebanyak 15,1 responden mengaku cukup puas dan 11,3 persen sangat puas. Adapun rincian ketidakpuasan masyarakat ialah 31,5 persen mengaku kurang puas, dan 35,2 persen sangat tidak puas.

"Survei ini dipastikan mereferensikan pendapat publik di Indonesia terhadap kinerja 100 hari kinerja Jokowi- JK. Harapan kami, kepuasan di atas 50 persen. Tapi, ternyata di angka 26,4  persen," kata Fahmi Hafel.

Menurutnya, hasil survei itu menunjukkan degradasi harapan masyarakat dan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan dan kepemimpinan Jokowi- JK, jika dibandingkan dengan hasil survei harapan masyarakat terhadap pasangan Jokowi jelang pemilihan presiden. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya