Buat Apa Ada Luhut Panjaitan, Jika Semua Masalah Bisa Diatasi Presiden

Lembaga Unit Kerja Presiden di bawah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas konflik antara KPK dan Polri yang belakangan terjadi.

Begitu kata relawan pemenangan Jokowi-JK, Ahmad Hardi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, sesaat lalu (Rabu, 28/1).

Dikatakan Hardi, sebagai orang yang membawahi lembaga setingkat menteri yang bertugas memberikan informasi-informasi strategis kepada presiden, Luhut dinilai gagal dalam membantu presiden untuk merancang komunikasi-komunikasi politik antar lembaga, terutama juga ke publik, serta membantu presiden untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang mungkin akan bergerak di depan.

"Jika tidak bekerja optimal, baiknya keberadaan Kepala Staf Kepresidenan dievaluasi saja," ujarnya.

Menurut aktivis 98 ini akibat konflik antar dua lembaga penegak hukum tersebut pada akhirnya Presiden Jokowi lah yang menjadi sasaran tembak oleh para lawan politiknya dan mendapat persepsi negatif dari masyarakat.

"Buat apa ada Kepala Staf Kepresidenan bila semua masalah akhirnya diselesaikan oleh Presiden," lanjut Hardi.

Hardi lantas mengapresiasi pembentukan tim independen yang akan menengahi konflik KPK-Polri, namun tim yang disebut juga sebagai tim 7 itu tak perlu dibentuk andai Kepala Staf Kepresidenan menjalankan tugasnya.

"Pembentukan tim 7 sebagai tim klarifikasi kasus adalah langkah yang baik. Namun jika kepala staf kepresidenan mampu membangun komunikasi antar institusi dan maksimal melakukan langkah-langkah preventif, maka tak perlu dibentuk tim 7," tandasnya.[wid]