Tepat 100 hari pertama Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memerintah, catatan buruk menempel pada kinerja pemerintah di bidang penyejahteraaan rakyat, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
Berkaitan itu, hari ini, Pusat Perlawan Rakyat Indonesia menggelar aksi nasional "100 Hari Jokowi-JK".
Dalam rilis yang diterima redaksi, organisasi gerakan mahasiswa, buruh, rakyat miskin dan dosen-dosen progresif akan mengusung isu "Jokowi-JK Rezim Neolib, Gagal Beri Kepastian Kesejahteraan Rakyat, Jokowi- JK Bukan Kita".
Kalau tak ada aral melintang, aksi bakal dimulai pukul 10.00 WIB nanti menuju kawasan Istana Negara.
Akhir-akhir ini, berbagai kritik tajam kepada pemerintahan Jokowi-JK terkait kinerja jelang 100 hari pemerintahan dilontarkan para aktivis LSM dan analis politik.
Analis politik dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, menyatakan, pemerintahan Jokowi-JK banyak melahirkan blunder. Hal ini sebagai akibat dari komunikasi dan koordinasi yang buruk dengan kementerian.
"Menjelang 100 hari pemerintahan, ternyata Jokowi-JK tak sesuai harapan publik selama ini. Sangat mengecewakan," kata Asep, Rabu (21/1).
Kalangan aktivis menilai, selama 100 hari ini, banyak kebijakan yang dibuat pemerintahan Jokowi-JK justru melenceng dari janji-janjinya ketika berkampanye di Pilpres 2014 dengan mengambil konsep Trisakti dan dituangkan dalam program Nawacita.
Salah satunya kebijakan fenomenal yang berdampak luas adalah pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Ada logika yang keliru ketika Jokowi mengatakan bahwa subsidi BBM terlalu besar dan membebani APBN," kata koordinator Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) Lamen Hendra Saputra dalam jumpa pers di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (26/1).
Menurutnya, akar persoalan BBM adalah ketiadaan daulat negara dalam mengelola sektor hulu migas, dan pembiaran negara terhadap mafia migas yang menguasai sektor hilir.
[ald]
