Berita

Presiden Argentina Cristina Fernandez de Kirchner/bbc

Dunia

Presiden Argentina Mau Bubarkan Badan Intelijen Negara

Pengaruh Bekas Pemerintahan Militer Masih Kental
SELASA, 27 JANUARI 2015 | 11:08 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Argentina Cristina Fernandez de Kirchner mengumumkan rencana untuk membubarkan badan intelijen negara. Ia juga telah merancang draft undang-undang terkait pembentukan badan intelijen baru bagi Argentina.

"Saya telah mempersiapkan undang-undang untuk reformasi pelayanan intelijen," kata Kirchner dalam sebuah siaran televisi lokal seperti dimuat BBC (Selasa, 27/1).

Ia menambahkan, draft rancangan itu akan didiskusikan dalam sebuah sesi darurat kongres.


Menurut Kirchner, badan intelijen Argentina yang ada saat ini masih memuat banyak struktur yang sama seperti ketika masa pemerintahan militer. Padahal pemerintah mliter telah berakhir sejak tahun 1983 lalu.

Karena itulah ia menilai Intelligence Secretariat yang ada saat ini akan dibubarkan. Sebagai gantinya, badan intelijen baru yang disebut dengan Federal Intelligence Agency akan dibangun. Menurutnya, kepemimpinan di badan intelijen yang baru itu akan ditunjuk oleh presiden dan tetap membutuhkan persetujuan senat.

"Memerangi impunitas telah menjadi prioritas pemerintah saya," tambahnya.

Gebrakan ini dibuat Kirchner setelah kematian misterius jaksa Alberto Nisman, hanya beberapa jam sebelum ia bersaksi melawan pejabat senior pemerintah yang terkena kasus pada 18 Januari lalu.

Nisman menuding bahwa sejumlah pejabat senior pemeirntah termasuk Presiden Kirchner dan Menteri Luar Negeri Hector Timerman ikut terlibat dalam upaya menutupi fakta.

Ia kemudian ditemukan tewas di apartemennya di Buenos Aires bersamaan dengan sebuah senjata api. Investigasi awal menyebut bahwa ia telah melakukan bunuh diri. Namun penyidik tidak mengesampingkan potensi bahwa ia dibunuh atau dibuat dalam keadaan seolah bunuh diri. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya