Berita

presiden joko widodo/net

Publika

Akankah Jokowi Bernasib Serupa Sinawatra Bersaudara

MINGGU, 25 JANUARI 2015 | 08:09 WIB

PARLEMEN Thailand (Majelis legislatif Nasional) telah memakzulkan PM Yinluck Sinawatra. Ia dituduh melakukan kebijakan skema subsidi beras. Pemerintahannya saat itu membeli harga beras kepada petani melebih harga pasar dinilai merugikan keuangan negara miliaran dolar AS.

Yinluck dikenakan sanksi larangan berpolitk dan bakal menghadap tuntutan hukum. Kakaknya PM Thansin Sinawatra juga mengalami nasib serupa diturunkan ditengah jalan oleh militer dan loyalis monarkhi atas tuduhan korupsi. Berkaca pada tragedi keluarga Sinawatra, bagaimana parlemen dan masyarakat menyikapi posisi Jokowi saat ini.

Baru saja memimpin pemerintahaan 100 hari, Jokowi sudah banyak melakukan tindakan inskonstitusional dan mengancam stabilitas negara. Dari kebijakannya secara gegabah menaikkan harga BBM ditengah pasaran harga minyak dunia sedang jatuh. Meski harga BBM diturunkan namun dampak harga bahan pokok, transportasi angkutan umum, dan harga barang produksi tetap melambung tinggi. Belum lagi carut sengkarut hukum antar lembaga 'KPK dan Polrik. Dampak dari pengusulan presiden Jokowi atas Komjen Pol. BG sebagai Kapolri yang ironisnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan rekening tidak wajar, dan akhirnya memaksa institusi TNI demi membela kepentingan negara, perlu mengamankan kantor KPK dari serbuan polisi.


Anehnya di tengah kisruh lembaga hukum, Jokowi diam-diam memperpanjang Kontrak Freport. Dengan indikasi kadar pelanggaran yang lebih akut, Akankah Jokowi Bernasib Serupa Sinawatra Bersaudara? Kita nantikan ending dari cerita perwayangan negeri ini. [***]

Beni Pramula
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhamadiyyah

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya