Berita

tifatul sembiring/net

Politik

Tifatul: Indonesia Harus Punya Pemimpin Tegas

SABTU, 24 JANUARI 2015 | 12:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Indonesia harus memiliki kepastian hukum, kepastian prosedur dan kepemimpinan yang tegas agar dunia tahu bahwa ada hukum dan ketertiban di negeri ini.

Demikian dikatakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, dalam kicauan di twitternya @tifsembiring beberapa saat lalu.

"Negara ini harus ada kepastian hukum, prosedur jelas dan pemimpin tegas. Agar dunia tahu bahwa di republik ini ada hukum dan ketertiban," tulisnya.


Kuat dugaan pernyataan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika di era Presiden SBY ini terkait dengan kisruh antara Polri dan KPK. Karena setelah itu Tifatul menyatakan harus ada penjelasan pihak terkait atas pertanyaan publik tentang dugaan politik balas dendam antar dua lembaga.

"Pertanyaan publik: Adakah hubungan kasus BG (Budi Gunawan) dengan penangkapan BW (Bambang Widjojanto), adakah kaitan kasus BG dengan ungkapan Hasto (Plt Sekjen DPP PDI Perjuangan). Pihak-pihak terkait harus menjelaskannya," tambah Tifatul.

Seperti diketahui, penetapan BW sebagai tersangka kasus keterangan palsu di persidangan sengketa Pilkada oleh Bareskrim Polri dilakukan hampir bersamaan dengan penetapan tersangka calon Kapolri Budi Gunawan oleh KPK. Penangkapan BW dilakukan Bareskrim setelah sehari sebelumnya Plt Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menuding Ketua KPK Abraham Samad pernah melakukan lobi-lobi politik untuk menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo pada Pilpres 2014.

Menutup twitt-nya, mantan Presiden PKS ini menekankan bahwa gerakan penyelamatan KPK harus didukung, tetapi tidak kalah penting adalah menyelamatkan bangsa Indonesia dari korupsi.

"Saya sangat setuju dengan #SaveKPK, setuju pemberantasan korupsi dilanjutkan. Dan perlu diingatkan yang lebih penting lagi #SAVEINDONESIA," tutup Tifatul. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya