. Reputasi Indonesia sebagai negara hukum semakin hancur akibat penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW), oleh Bareskrim Polri.
BW ditangkap dalam dugaan kasus mobilisasi keterangan palsu dalam sengketa Pilkada tahun 2010. Namun, hal tersebut tetap saja sangat erat kaitannya dengan manuver politik PDI Perjuangan, partai yang sangat getol mengajukan Komjen Budi Gunawan untuk menduduki posisi Kapolri.
"Elemen masyarakat menilai penangkapan Bambang Widjojanto oleh Polri adalah upaya pelemahan KPK dan semakin memperjelas slogan Polri yakni 'Kerja Kerja Kerja' untuk Megawati. Jika terus dibiarkan, hukum Indonesia akan hancur," kata Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, dalam keterangan persnya, Jumat (23/1).
Jajat yakin, akar permasalahan Polri VS KPK adalah manuver dan hasrat mengamankan kekuasaan yang didalangi oleh PDIP.
Menurut dia, tidak heran bila akhirnya Polri dan KPK saling serang satu sama lain, karena ketidakberdayaan Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai untuk menolak keinginan Megawati dalam menetapkan mantan ajudannya (Budi Gunawan) menjadi Kapolri.
"Sampai hari ini pun terlihat jelas bahwa Jokowi tidak dapat berbuat apa-apa untuk menanggulangi polemik yang sedang terjadi. Saat ini kita seperti tidak punya presiden," lontar Jajat.
[ald]
