Berita

Politik

JUMAT KERAMAT

Bila Presiden Keliru, Demokrat akan Berdiri Bersama Rakyat

JUMAT, 23 JANUARI 2015 | 11:29 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Partai Demokrat mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memanggil Wakapolri dan Kabareskrim untuk menjelaskan penangkapan terhadap Bambang Widjojanto (BW).

Menurut Ketua Departemen HAM DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, Wakapolri dan Kabareskrim mesti menjelaskan mengapa penangkapan dilakukan pada saat KPK sedang memproses sangkaan hukum kepada Kapolri yang belum dilantik, Komjen Budi Gunawan. (Baca: Mabes Polri: Benar, Bambang Widjojanto Ditangkap untuk Kasus Pilkada)

"Presiden tidak boleh menjadi faktor penyebab krisis politik dengan diam dan berpangku tangan lebih lama," tegas mantan aktivis hak asasi manusia ini.


Partai Demokrat meminta semua pihak untuk menahan diri, mengedepankan akal sehat, dan memberi kesempatan kepada Presiden Jokowi untuk bertindak menyelesaikan perkara ini di sisi kebenaran dan keadilan.

"Namun bila Presiden mengambil jalan yang keliru, Partai Demokrat berada di sisi rakyat untuk melakukan rektifikasi (koreksi) yang diperlukan," tegasnya. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya