Sudah Bubarkan KPKPN, Hancurkan Polri Sekarang Mega Mau Lemahkan KPK

Jika benar PDI Perjuangan menemui Abraham Samad pada masa kampanye Pilpres  2014,  menjadi bukti bahwa PDIP sedang membangun kekuatan untuk memperlemah KPK.

"Jika kita lihat ke belakang, maka sebenarnya PDIP tidak nyaman dengan keberadaan lembaga KPK ini. Buktinya antara lain saat KPK memanggil Megawati Soekarnoputri untuk diperiksa KPK sebagai saksi bagi 12 kader PDIP yang diperiksa KPK karena kasus Travel Cheque. Megawati dan DPP PDIP menolak hadir ke KPK," ungkap Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, dalam keterangan persnya, Kamis (22/1).

Ia mengatakan, Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) sebagai lembaga pencegah korupsi dibubarkan oleh Megawati Soekarnoputri sebelum akhir masa jabatan sebagai presiden pada tahun 2004. Kini, menurut dia, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto menjadi target pelemahan KPK.

PDIP pun turut menghancurkan institusi Polri, terbukti dengan menyeret Komjen Budi Gunawan menjadi Timses Jokowi-JK dalam Pilpres. Bahkan politisi PDIP, Trimedya Panjaitan, mengakui bahwa visi misi Jokowi bidang Pertahanan dan Keamanan dikonsep oleh Komjen Budi Gunawan. Padahal, Undang-Undang Kepolisian melarang keras anggota Kepolisian turut serta dalam politik praktis.

"Manuver PDIP telah membawa korban dimana Komjen Budi Gunawan pada akhirnya harus mengalami nasib tidak dilantik menjadi Kapolri, sementara PDIP masih berusaha memaksakan kehendak agar Presiden Jokowi tetap melantik setelah Komjen Budi Gunawan meski berstatus tersangka," jelasnya

Sekarang Abraham Samad dan Bambang Widjojanto akan dikorbankan PDIP dengan manuver tidak elok, membuka borok adanya pertemuan  yang sudah pasti bersifat rahasia.

"Posisi Abraham Samad di sini adalah korban dari nafsu ingin berkuasa PDIP setelah 10 tahun berpuasa," jelas Petrus.

Menurutnya, Komjen Budi Gunawan seolah "diperjuangkan" dengan mengorbankan Polri, KPK dan Presiden Jokowi. Dia tegaskan, dugaan aliran dana di antara Komjen Budi Gunawan dengan PDIP mesti ditelusuri KPK.

"Memalukan dan terhina karena memaksakan pelantikan Komjen  Budi Gunawan, padahal yang punya hak prerogatif untuk mengangkat Kapolri adalah Presiden Jokowi, bukan Ketua Umum PDIP. Sebuah sikap kekanak-kanakan gaya penagih utang," pungkas Petrus. [zul]