Berita

ilustrasi/net

Soal Konflik Lahan, DPR Minta Menteri Agraria Lebih Persuasif

KAMIS, 22 JANUARI 2015 | 22:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sidang perdana antara Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dengan Komisi II digelar di gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/1).

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) tersebut, Ferry banyak menerima masukan dari nggota Komisi II terkait sengketa lahan di beberapa daerah yang menimbulkan korban masyarakat setempat. Selain itu, anggota Komisi II juga menanyakan nasib tanah adat yang disengketakan beberapa pihak untuk dijadikan perkebunan bahkan lahan industri.

Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman mengaku sedih mendengar kabar sengketa lahan yang terjadi di Karawang dan ‎Lampung. Dia menyampaikan beberapa masukan kepada Ferry agar bisa menyelesaikan kasus sengketa lahan tersebut dengan persuasif.


‎"Komisi II berharap Kementerian Agraria dapat memperbaiki dan mengutamakan sistem yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Menangani konflik pertanahan dengan jalur mediasi dan peradilan," ujar Rambe.

Namun, Rambe menambahkan, dalam jalur mediasi harus ada kejelasan konflik pertanahan harus tuntas sehingga konflik yang diselesaikan pengadilan benar-benar final. Selain itu, Komisi II juga meminta Kementerian Agraria mempermudah legalisasi aset pengukuran tanah.

"Mempermudah segala bentuk legalisasi aset pengukuran tanah dengan mendorong terbentuknya undang-undang tentang pertanahan sebagaimana amanat TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 dan 2003," jelas Rambe.

Ferry Mursyidan Baldan‎ sendiri menyambut baik masukan yang diberikan oleh Komisi II. Menurutnya, masukan tersebut menjadi vitamin atau alat motivasi pihaknya untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan yang tak kunjung usai.

"Bagi saya ‎itu sebuah motivasi untuk penyemangat kita memperjuangkan hak rakyat, justru kita senang mendapat masukan yang baik ini," kata Ferry.

Dia menuturkan, sesaat setelah kementeriannya dibentuk sudah melakukan apa yang diminta oleh Komisi II.

"Kami kementerian baru dibentuk, saat itulah saya sudah mengerjakan itu. Semua yang diminta Komisi II itu sudah dan sedang kami lakukan," jelas Ferry. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya