Berita

ilustrasi/net

Soal Konflik Lahan, DPR Minta Menteri Agraria Lebih Persuasif

KAMIS, 22 JANUARI 2015 | 22:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sidang perdana antara Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dengan Komisi II digelar di gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/1).

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) tersebut, Ferry banyak menerima masukan dari nggota Komisi II terkait sengketa lahan di beberapa daerah yang menimbulkan korban masyarakat setempat. Selain itu, anggota Komisi II juga menanyakan nasib tanah adat yang disengketakan beberapa pihak untuk dijadikan perkebunan bahkan lahan industri.

Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman mengaku sedih mendengar kabar sengketa lahan yang terjadi di Karawang dan ‎Lampung. Dia menyampaikan beberapa masukan kepada Ferry agar bisa menyelesaikan kasus sengketa lahan tersebut dengan persuasif.


‎"Komisi II berharap Kementerian Agraria dapat memperbaiki dan mengutamakan sistem yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Menangani konflik pertanahan dengan jalur mediasi dan peradilan," ujar Rambe.

Namun, Rambe menambahkan, dalam jalur mediasi harus ada kejelasan konflik pertanahan harus tuntas sehingga konflik yang diselesaikan pengadilan benar-benar final. Selain itu, Komisi II juga meminta Kementerian Agraria mempermudah legalisasi aset pengukuran tanah.

"Mempermudah segala bentuk legalisasi aset pengukuran tanah dengan mendorong terbentuknya undang-undang tentang pertanahan sebagaimana amanat TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 dan 2003," jelas Rambe.

Ferry Mursyidan Baldan‎ sendiri menyambut baik masukan yang diberikan oleh Komisi II. Menurutnya, masukan tersebut menjadi vitamin atau alat motivasi pihaknya untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan yang tak kunjung usai.

"Bagi saya ‎itu sebuah motivasi untuk penyemangat kita memperjuangkan hak rakyat, justru kita senang mendapat masukan yang baik ini," kata Ferry.

Dia menuturkan, sesaat setelah kementeriannya dibentuk sudah melakukan apa yang diminta oleh Komisi II.

"Kami kementerian baru dibentuk, saat itulah saya sudah mengerjakan itu. Semua yang diminta Komisi II itu sudah dan sedang kami lakukan," jelas Ferry. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Tumbuhkan Mimpi Puluhan Anak Nelayan Cilincing Lewat Nobar Film

Senin, 14 September 2026 | 03:18

Sejumlah Alutsista TNI Gercep Sisir Korban KM Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 02:55

Kesehatan di Tepi Republik

Senin, 14 September 2026 | 02:29

Ekonomi Batam Tumbuh 7,28 Persen Bukti Kepercayaan Dunia Usaha Terus Menguat

Senin, 14 September 2026 | 01:54

Terpilih jadi Ketum HPK Kosgoro 1957, Eric Hermawan Langsung Tancap Gas Konsolidasi

Senin, 14 September 2026 | 01:24

Abu Vulkanik Berbahaya bagi Air dan Ikan, Begini Penjelasannya

Senin, 14 September 2026 | 00:55

KDM Dinilai Lebih Utamakan Pencitraan Ketimbang Solusi Defisit APBD Jabar

Senin, 14 September 2026 | 00:33

Menuju HUT ke-81, Panglima TNI Buka Rangkaian 72 Lomba Open Turnamen

Senin, 14 September 2026 | 00:11

SOKSI Siap Tempuh Jalur Hukum Gugat 'Bocor Alus Tempo'

Minggu, 13 September 2026 | 23:48

Asta Cita, Zakat, dan Jalan Baru Mengentaskan Kemiskinan

Minggu, 13 September 2026 | 23:24

Selengkapnya