Berita

ilustrasi/net

Soal Konflik Lahan, DPR Minta Menteri Agraria Lebih Persuasif

KAMIS, 22 JANUARI 2015 | 22:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sidang perdana antara Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dengan Komisi II digelar di gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/1).

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) tersebut, Ferry banyak menerima masukan dari nggota Komisi II terkait sengketa lahan di beberapa daerah yang menimbulkan korban masyarakat setempat. Selain itu, anggota Komisi II juga menanyakan nasib tanah adat yang disengketakan beberapa pihak untuk dijadikan perkebunan bahkan lahan industri.

Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman mengaku sedih mendengar kabar sengketa lahan yang terjadi di Karawang dan ‎Lampung. Dia menyampaikan beberapa masukan kepada Ferry agar bisa menyelesaikan kasus sengketa lahan tersebut dengan persuasif.


‎"Komisi II berharap Kementerian Agraria dapat memperbaiki dan mengutamakan sistem yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Menangani konflik pertanahan dengan jalur mediasi dan peradilan," ujar Rambe.

Namun, Rambe menambahkan, dalam jalur mediasi harus ada kejelasan konflik pertanahan harus tuntas sehingga konflik yang diselesaikan pengadilan benar-benar final. Selain itu, Komisi II juga meminta Kementerian Agraria mempermudah legalisasi aset pengukuran tanah.

"Mempermudah segala bentuk legalisasi aset pengukuran tanah dengan mendorong terbentuknya undang-undang tentang pertanahan sebagaimana amanat TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 dan 2003," jelas Rambe.

Ferry Mursyidan Baldan‎ sendiri menyambut baik masukan yang diberikan oleh Komisi II. Menurutnya, masukan tersebut menjadi vitamin atau alat motivasi pihaknya untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan yang tak kunjung usai.

"Bagi saya ‎itu sebuah motivasi untuk penyemangat kita memperjuangkan hak rakyat, justru kita senang mendapat masukan yang baik ini," kata Ferry.

Dia menuturkan, sesaat setelah kementeriannya dibentuk sudah melakukan apa yang diminta oleh Komisi II.

"Kami kementerian baru dibentuk, saat itulah saya sudah mengerjakan itu. Semua yang diminta Komisi II itu sudah dan sedang kami lakukan," jelas Ferry. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

UPDATE

Harga Minyak Dunia Merangkak Naik ke 93 Dolar AS

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:17

TransNusa dan Tourism Malaysia Ajak Media Eksplorasi Penang, Perlis hingga Langkawi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:57

Rupiah Perpanjang Tren Positif di Jumat Pagi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:51

Strategi Mendapatkan Libur Panjang Saat Peringatan Maulid Nabi 2026

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:46

OTT Rektor Unsoed, KPK Tangkap 14 Orang dan Amankan Uang Ratusan Juta

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:35

IHSG Naik ke 6.526,30, Saham Mayoritas Menguat

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:20

Salah Paham tentang Kembali ke UUD 1945

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:06

Kebutuhan Pangan Pengungsi NTT Dipastikan Terpenuhi, Stok Beras 39 Ribu Ton

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:00

Bursa Asia Merah Tergusur Sentimen Wall Street

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:58

Terjaring OTT KPK, Rektor Unsoed Diduga Terkait Korupsi PMB

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:49

Selengkapnya