KEPADAÂ Bapak Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo
Pro Ecclesia et Patria.
Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya kita dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita.
Pertama-tama PMKRI Cabang Sungai Raya Sanctus Albertus Magnus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden RI atas perubahan-perubahan yang boleh kami (masyarakat) rasakan menjelang 100 hari masa pemerintahan Bapak selaku Presiden Republik Indonesia. Tidak lupa kami juga menyampaikan terima kasih kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) dan para Menteri yang tergabung dalam "Kabinet Kerja" yang telah membantu merancang dan menyusun program-program yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia.
Pertama-tama PMKRI Cabang Sungai Raya Sanctus Albertus Magnus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden RI atas perubahan-perubahan yang boleh kami (masyarakat) rasakan menjelang 100 hari masa pemerintahan Bapak selaku Presiden Republik Indonesia. Tidak lupa kami juga menyampaikan terima kasih kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) dan para Menteri yang tergabung dalam "Kabinet Kerja" yang telah membantu merancang dan menyusun program-program yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia.
Menjelang 100 hari masa Pemerintahan Bapak, kami merasakan perubahan yang begitu signifikan, di antaranya program "kemaritiman" melalui peningkatan keamanan dan penjagaan daerah laut dengan menangkap dan menenggelamkan kapal-kapal illegal Asing yang selama ini mengeruk dan menyedot kekayaan alam laut yang kita miliki.
Selain itu, dalam visi dan misi Bapak sebagai Presiden yang telah kami baca dan kami cermati bersama, tampak jelas bahwa Bapak begitu memperhatikan dan memprioritaskan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tentunya dalam proses pelaksanaan program kerja yang telah Bapak canangkan, terdapat juga banyak hambatan.
Banyak orang yang mencoba menjatuhkan, tetapi tidak sedikit pula orang yang mendukung penuh program yang Bapak rencanakan. Kami menyadari sungguh bahwa masih begitu banyak tantangan yang menghadang Bapak dalam mengemban tugas sebagai orang nomor satu di Indonesia.
Dari beberapa program yang sudah terealisasi maupun yang akan direalisasi selama Pemerintahan Bapak, ada salah satu program yang menggelitik hati kecil kami. Program tersebut adalah transmigrasi di daerah perbatasan.
Kami PMKRI Cabang Sungai Raya tentunya mengapresiasi beberapa program dan kebijakan yang telah dijalankan pada Pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Bapak. Kami juga menaruh harapan lebih kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai salah satu elemen vital yang dimiliki Negara dalam menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Namun ada beberapa hal yang sangat mengusik perhatian kami sebagai bagian dari masyarakat yang berada di Kalimantan Barat terkait pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ingin menjadikan TNI beserta Keluarganya sebagai alat transmigrasi.
Terkait "kebijakan baru" ini, kami berharap dan mendesak agar perlu melakukan kajian kritis dan rasional untuk menghindari ‘salah kaprah’ dan disorientasi tugas pokok dan fungsi TNI. Karena keberadaan TNI dan Keluarganya yang disalurkan melalui program transmigrasi tersebut, di satu sisi justru melemahkan efiensiensi tugas dan fungsi TNI dan di sisi lain dapat memicu konflik baik secara internal dalam institusi TNI maupun secara eksternal dari masyarakat.
Dalam konteks pertimbangan yang demikian, maka kami menyampaikan kepada Bapak Presiden untuk melakukan tinjauan kritis terhadap program yang akan dilaksanakan ini. Jika program ini tetap direalisasikan, maka Bapak Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus bertanggung jawab terhadap hal-hal destruktif terhadap Keluarga TNI dan masyarakat di perbatasan yang mungkin terjadi dan tentunya sulit untuk dihindari.
Maka sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami tidak mempermasalahkan program transmigrasi tersebut. Sebab jika dilihat dari tujuannya, maka transmigrasi bertujuan untuk pemerataan penduduk dan pembangunan serta mensejahterakan masyarakat. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah sasaran pelaksanaan dari transmigrasi tersebut (TNI).
Maafkan kami atas ketidakpahaman terhadap prioritas dan orientasi dari program tersebut. Namun, ada beberapa pertanyaan yang mengusik hati kami ketika membaca dan mendengar tentang sasaran program tersebut.
Tidakkah terdengar lucu jika TNI yang adalah lembaga pertahanan dan keamanan Negara bertransmigrasi? Apakah kehidupan TNI yang telah dijamin dan difasilitasi oleh pemerintah (Negara) belum sejahtera, sehingga mereka harus ditransmigrasikan? Dan yang lebih parah lagi, rencana pembangunan sebanyak 6.000 rumah untuk para transmigran TNI.
Bapak Presiden yang Terhormat, selama ini kami tidak pernah mendengar satupun aparat keamanan dan pertahanan Negara, baik itu TNI maupun Polri yang bertransmigrasi. Yang kami tahu, setelah menjadi anggota TNI ataupun Polri, mereka ditugaskan bukan untuk ditransmigrasi seperti penduduk Indonesia lainya.
Bapak Presiden yang terhormat, pada dasarnya kami tidak menolak program transmigrasi yang akan dilaksanakan entah itu dari suku dan agama apapun, sebab kami sadar betul bahwa kami adalah bagian dari NKRI. Transmigrasi TNI ke daerah perbatasan yang rawan konflik untuk menjaga patok atau tapal batas, menurut kami akan memecah konsentrasi para anggota TNI itu sendiri.
Ketika suatu saat terjadi konflik, mereka akan dihadapkan pada dua pilihan; yaitu menjaga dan melindungi keluarga yang ikut bertransmigrasi atau menjaga kedaulatan NKRI. Tentunya tugas 'ganda' ini akan menjadi beban yang berat bagi Anggota TNI itu sendiri. Selain itu, rencana pembangunan 6.000 rumah dengan sistem koloni, kami menilai bahwa kebijakan ini justru menimbulkan suatu "kultur kesenjangan sosial" antara penduduk lokal dan transmigran (TNI) yang merupakan perangkat negara. Kesenjangan ini justru berpotensi menimbulkan konflik misalnya persoalan lahan pertanian maupun hutan adat jika tidak dibatasi secara jelas. Kecenderungan terjadinya konflik akan kian menguat jika kita berkaca dari situasi kehidupan masyarakat saat ini yang hidup dalam kemiskinan dan tertinggal yang sampai detik ini masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah.
Menurut kami, program dengan kucuran anggaran yang tergolong "wah" yakni 2,7 Triliun yang akan dialokasikan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat tersebut, sangat tidak tepat. Akan lebih bijak apabila Bapak mengalokasikan dana tersebut untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat di kawasan perbatasan melalui program-program pembangunan insfrastruktur, akses pendidikan, kesehatan, UKM, dan lain sebagainya.
Kami yakin Bapak sangat memahami hal ini sehingga besar harapan kami agar Bapak dapat menarik kembali program yang akan segera dilaksanakan tersebut. Jika ini tetap dilaksanakan mungkin ada sebuah konspirasi yang sedang Bapak bangun dengan menciptakan kesenjangan sosial yang dapat memicu konflik antara Transmigran (TNI dan keluarga) dengan masyarakat lokal (?), entahlah kami tidak tahu dan tidak juga berprasangka buruk terhadap Bapak.
Bapak presiden yang terhormat, seandainya saja kita dapat berbincang sambil minum kopi bersama, ada banyak hal yang ingin kami ceritakan tentang kisah hidup kami masyarakat Kalimantan. Jangan tanyakan tentang cinta kami akan negeri ini, tapi lihatlah betapa menderitanya hidup kami (masyarakat di daerah perbatasan).
Jangan tanyakan tentang kesejahteraan kami, tapi lihatlah fasilitas yang kami miliki, semuanya tidak memadai dan masih jauh dari apa yang kami harapkan dari lubuk hati kami yang terdalam. Karena sejak Indonesia Merdeka hingga usia 69 Tahun, Masyarakat Kalimantan hanya diberi Bendera. Tetapi tentang Nasionalisme kami dituntut dengan segenap jiwa dan raga demi keutuhan NKRI tercinta ini.
Salam hangat dari kami PMKRI Cabang Sungai Raya dan masyarakat perbatasan.
100 persen Katolik, 100 persen Indonesia...!!!
Adrianus Sutrisno
Ketua Presidium Cabang Sungai Raya
Vitalis Angga Ejuslan
Sekretaris Jenderal
