Berita

Susi Pudjiastuti/net

Politik

Nelayan Desak Jokowi Copot Menteri Susi

RABU, 21 JANUARI 2015 | 15:01 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Para nelayan mengeluhkan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang dinilai memberatkan, seperti rencana pembatasan pembelian solar bagi nelayan dan pelarangan penangkapan lobster dan kepiting pada ukuran tertentu.

"Tadi saya menyampaikan atasnama Serikat Nelayan Tradisional soal larangan menangkap rajungan dan kepiting bertelur, ukuran dan segala macam, menteri itu (Susi) tidak mengerti persis kalau nelayan direpotkan soal ukuran tangkapan ikan," kata Ketua Serikat Nelayan Tradisional, Kajidin usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, (Rabu, 21/1).

Nelayan asal Indramayu ini juga khawatir kebijakan KKP banyak yang merugikan dan menyengsarakan nelayan karena banyaknya peraturan.


Senada dengan Kajidin, serikat nelayan dari Front Nelayan Bersatu Bambang menyebut bahwa bagi orang awam, mungkin Menteri Susi sangat populer dan nyentrik, namun di mata nelayan, kebijakannya banyak yang menyengsarakan.

"Di sisi orang yang non perikanan, kebijakan Bu Susi ini bagus, menimbulkan rasa patriotisme dan sebagainya ini bagus. Tapi bagi kami kebijakan-kebijakan ini sangat bersingunggungan dengan keberlangsungan hidup kami dan ini jelek," tegasnya.

Kedua perwakilan nelayan ini juga berang dengan Menteri Susi lantaran selalu mangkir jika diajak untuk bertemu. Mereka juga meminta agar Menteri Susi dicopot segera jika tak kunjung mendengar aspirasi nelayan.

"Dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kita menyarankan kepada bapak presiden untuk mengganti menteri ini, karena kita minta waktu ibu menteri untuk berdialog tapi tidak memberikan waktu hingga permen keluar," ancam Bambang. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya