Berita

Politik

Apa Untungnya Harga BBM Diturunkan

SENIN, 19 JANUARI 2015 | 18:14 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kebijakan pemerintah pusat kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga ke level Rp 6.400 dinilai hanya bersifat sesaat dan tidak mengubah kebutuhan dasar rakyat. Hal ini mengingat pasar dunia juga tidak menentu.

Harga sejumlah kebutuhan dasar seperti sembako maupun tarif angkutan umum, dan lain-lain tetap tidak berubah.

"Untuk itu, kita rakyat Indonesia seharusnya mendesak  pemerintahan Jokowi-Jk melalui menteri perdagangan, menteri perhubungan dan menteri terkait lainnya untuk segera menurunkan seluruh harga kebutuhan sembilan bahan pokok dan ongkos angkutan umum," tegas Jami Kuna selaku staf Departemen Koran dan Bacaan Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi melalui rilis tertulis, petang ini (Senin, 19/1).


Sebab, dari pantauan LMN di beberapa daerah, menurut Jami, pemerintah setempat terkesan masa bodoh. Padahal kontrol dari pemerintah penting dalam rangka menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang kian tak terjangkau saat ini.

"Rakyat harus mendorong sekuat mungkin, agar pemerintah yang ada dapat menjalankan fungsi sesuai dengan amanat UUD 45 dan Pancasila," desaknya.[wid]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya