Berita

Edhy Prabowo/net

Gerindra: Belanda dan Brasil Seharusnya Dapat Menghormati Hukum Indonesia

SENIN, 19 JANUARI 2015 | 01:43 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Keputusan pemerintah Belanda dan Brasil yang menarik duta besarnya di Indonesia sebagai bentuk protes atas eksekusi hukuman mati salah satu warganya dinilai berlebihan. Dua negara itu seharusnya bisa menghormati sistem hukum di Indonesia.

"Sikap yang diambil dengan menarik duta besar terlalu berlebihan. Mereka seharusnya dapat menghormati sistem hukum kita. Yang dieksekusi mati itu bandar narkoba, bukan penjahat biasa. Dan Indonesia sedang darurat narkoba," tegas Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Edhy Prabowo dalam rilisnya, Senin (19/1).

Menurut Edhy, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia memang sesuai dengah sistem hukum positif selama ini. Bahkan, yang dieksekusi mati pada Senin dinihari kemarin tadi tak hanya warga negara asing melainkan salah satunya warga negara Indonesia bernama Rani.


"Warga negara kami juga ada yang dieksekusi mati di luar negeri. Kami bisa menghormati sistem hukum negara lain meski kami juga tetap meminta kepada negara tersebut untuk membatalkan hukuman itu. Negara memang perlu berperan dalam hal diplomasi, tetapi pada akhirnya tetap harus menghormati aturan main masing-masing negara," imbuh Edhy.

Edhy justru berharap, ke depan Belanda, Brasil dan negara sahabat lain dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam memerangi peredaran narkoba. Pasalnya, kian hari korban tewas akibat penyalahgunaan narkoba semakin banyak. Sehingga, ke depan tidak adalagi warga negara manapun yang divonis hukuman mati oleh pemerintah Indonesia karena kasus narkoba. (Baca: Brasil dan Belanda Tarik Dubes, Jokowi Jangan Ngeper).

"Menarik dubes atau tidak itu hak mereka. Saya berharap ke depan kita semua justru harus bekerja sama memerangi peredaran narkoba. Dan masing-masing negara harus dapat saling menghormati sistem hukuman yang berlaku," tandas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya