Berita

megawati dan budi gunawan/net

Politik

Budi Gunawan Dititip, Jangan Salahkan Megawati

SABTU, 17 JANUARI 2015 | 16:51 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Peradaban politik di Indonesia belum melihat partai politik sebagai lembaga politik yang utuh, melainkan masih memuja-muja figur tertentu.

Hal itu dikatakan pengamat politik dan militer, Salim Said, menanggapi kabar yang menyebut pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri adalah "titipan" Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Budi Gunawan pernah menjadi ajudan Mega ketika putri Bung Karno itu menjabat presiden. Namun kini pencalonan sebagai Kapolri terhadang status tersangka korupsi dari KPK atas Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu.


"Dia (Mega) ketua partai terbesar, dan tingkat peradaban politik kita belum melembagakan partai. Artinya jangan salahkan Megawati, yang di negeri kita sekarang itu yang sangat menentukan. Ibu Megawati itu yang membuat mereka jadi presiden dan wapres. Memangnya itu gratis?" ujar Guru Besar Universitas Pertahanan ini dalam diskusi "Kali Ini Tidak 86" yang disiarkan oleh radio smartfm, Sabtu pagi (17/1).

Bantuan dari Mega saat pemilihan presiden lalu bukan berarti selesai begitu saja. Ditegaskannya , Presiden Joko Widodo dengan segala hak prerogatifnya menunjuk calon Kapolri tidak berada di ruang yang hampa politik.

"Sesudah itu kan Ibu Mega ada keperluan. Soal Pak Budi ini, dia bekas ajudannya Ibu Mega. Dia (Mega) akan usahakan orang yang baik di mata dia untuk mendapat kedudukan di pemerintahan Jokowi," ujar Salim. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya