Berita

pimpinan polri/net

Politik

Keputusannya Tidak Lazim, Jokowi Perlu Bertemu Para Pejabat Polri

SABTU, 17 JANUARI 2015 | 08:13 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan secepatnya bertemu dengan para pejabat Polri dan menjelaskan kepada mereka alasan memberhentikan Jenderal Pol Sutarman sebagai Kapolri di tengah polemik pengangkatan calon Kapolri.

Hal ini perlu dijelaskan karena masa pensiun Sutarman masih 10 bulan lagi. Dan bukannya mengangkat Kapolri yang definitif, Jokowi malah mengangkat Wakil Kepala Polri sebagai pimpinan yang berstatus Pelaksana Tugas.  

"Hal ini penting dilakukan, sebab putusan seperti ini tidak lazim pada suatu institusi Kepolisian yang begitu besar yang memiliki harga diri tinggi karena cukup banyak jenderal-jenderal polisi calon pemimpin yang ada di internal kepolisian sekarang," kata anggota Komisi III DPR RI, Martin Hutabarat, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu.


Terlepas dari itu, lanjut Martin, presiden masih mungkin melantik Komjen Pol Budi Gunawan asal kasusnya sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat secepatnya dijernihkan kemudian statusnya sebagai tersangka dapat dibatalkan Pengadilan.

"Komisi III tidak akan mengadakan uji kelayakan terhadap calon Kapolri yang akan diajukan Jokowi, sebelum penundaan Budi Gunawan sebagai Kapolri definitif dicabut atau dibatalkan oleh Jokowi," tegas politisi Partai Gerindra. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya