Mensos: Tidak Boleh Meleset, 15,5 Juta Warga Miskin Mesti Punya Kartu Sakti

Data valid diperlukan dalam upaya pengurangan kemiskinan melalui program "kartu sakti" pemerintah. Pengadaan kartu-kartu itu, seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, adalah salah satu langkah memudahkan akses warga miskin memperoleh hak-hak normatif.

Warga miskin berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan bagi anak-anak mereka dan untuk keberlangsungan ekonomi keluarga," kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, saat menerima kunjungan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (15/1).

Menurut dia, pemerintah menargetkan 15,5 juta warga miskin memperoleh "kartu sakti" dan memanfaatkannya. Itu adalah target yang tidak boleh meleset. Keabsahan data mesti jadi pegangan instansi-instansi yang terkait.

"Data valid menjadi sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tanpa adanya data yang sahih, penanganan kemiskinan hanyalah mimpi," ujarnya.

Sinergitas pendataan di daerah mutlak diperlukan, misalnya di antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayan. Sementara DPRD bisa melakukan pengawasan atas implementasi pendataan, maupun validitas data yang dihasilkan.

Pemerintah mengeluarkan beragam model kartu sebagai realisasi program mengurangi kemiskinan. Yaitu, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS).

Pada Januari ini, KIS ditargetkan menjangkau 96,4 juta jiwa ditambah 1,7 juta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), 320 ribu narapidana, serta 8,3 juta cadangan. KKS ditargetkan menjangkau 15,8 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan 340 ribu PMKS.

KIP diusahakan menjangkau 19 juta siswa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ditambah KIP dari para siswa Kementerian Agama (Kemenag). [ald]