Berita

Politik

Pimpinan Banggar Ingin Ajak KPK dalam Pembahasan Anggaran

KAMIS, 15 JANUARI 2015 | 03:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pimpinan DPR RI telah resmi melantik anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan komposisi satu ketua dan empat wakil ketua.

Pelantikan yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Taufiq Kurniawan, menetapkan politisi Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit sebagai Ketua Banggar.  

Sementara Wakil Ketua I diduduki anggota Komisi XI asal fraksi PDIP Said Abdullah, Wakil Ketua II diduduki oleh anggota Komisi I DPR asal fraksi Demokrat Djoko Ujiyanto, Wakil Ketua III ditempati anggota Komisi VII asal fraksi PAN Jamaluddin Jafar, sedangkan Wakil Ketua IV ditempati Jazuli yang merupakan anggota Komisi V asal fraksi PKB. Sementara jumlah anggota Banggar sebanyak 98 orang.


Dalam sambutannya, Supit meminta anggota Banggar untuk mampu mengoptimalkan pembahasan anggaran mengingat waktu pembahasan anggaran yang terbilang sempit.

"Saya harapkan, agar waktu yang terbatas ini kita gunakan untuk membahas anggaran untuk kepentingan rakyat," ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Rabu, 14/1).

Sementara Wakil Ketua Banggar Said Abdullah menjelaskan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan Banggar adalah memperbaiki sistem di Banggar, terutama saat pembahasan anggaran. Mekanisme pembahasan anggaran, lanjutnya, harus sesuai standar dan prosedur. Ini penting agar tidak ada lagi kesempatan untuk memanfaatkan pembahasan anggaran itu untuk keuntungan pribadi.

"Intinya, tidak ada lagi celah menggerogoti uang APBN. Ini betul-betul dieleminir sedemikian rupa," jelasnya.

Selain itu, ia akan meminta agar pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka. Sehingga rakyat bisa mengetahui secara detail proses pembahasan anggaran di Banggar. Bahkan, jika diperlukan pembahasan anggaran yang dilakukan secara terbuka juga perlu dihadiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami ingin pembahasan itu dilakukan secara terbuka. Publik bisa mengakses semua pembahasan anggaran, baik langsung atau tidak langsung dan saya akan upayakan agar tidak ada kesempatan untuk lobi-lobi," tegasnya. [ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya