Berita

joko widodo/net

Politik

Paksakan Calon Kapolri Bermasalah, Jokowi Krisis Integritas dan Ideologi

KAMIS, 15 JANUARI 2015 | 02:39 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kisruh penetapan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi calon tnggal Kapolri seharusnya tidak terjadi jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para anggota DPR memiliki pondasi ideologi yang kuat.

"Seseorang yang sudah mendapatkan label tersangka dalam kasus korupsi, yang termasuk kejahatan luar biasa, masih bisa lulus dalam uji kelayakan Komisi III siang tadi. Ini preseden buruk dalam proses politik di Republik Indonesia," kata Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Lamen Hendra Saputra, kepada Kantor Berita Politik RMOL, beberapa saat lalu.

Yang lebih miris lagi dan sungguh mencoreng integritas Jokowi sebagai seorang presiden, lanjut Lamen, Jokowi tidak cepat mengambil sikap untuk segera membatalkan surat R-01/Pres/01/2015 yang meminta persetujuan DPR mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri dan sekaligus memberhentikan Jenderal Pol Sutarman. Bahkan, Jokowi masih akan menyerahkan proses ini ke dalam sidang paripurna DPR. Padahal, sudah tentu keputusan paripurna tidak akan jauh berbeda dengan keputusan Komisi III DPR yang memuluskan langkah Budi Gunawan menduduki jabatan Kapolri.


"Kami LMND menilai peristiwa ini semakin mempertegas bahwa para pemimpin bangsa hari ini tidak memiliki pondasi ideologi yang kuat untuk terus menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila," ungkapnya.

"Dan harapan rakyat akan terjadinya perubahan ke arah lebih baik untuk kesejahteraan dalam pemerintahan Jokowi-JK dapat diistilahkan bak panggang jauh dari api," tambah Lamen. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya