Berita

joko widodo/net

Politik

Paksakan Calon Kapolri Bermasalah, Jokowi Krisis Integritas dan Ideologi

KAMIS, 15 JANUARI 2015 | 02:39 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kisruh penetapan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi calon tnggal Kapolri seharusnya tidak terjadi jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para anggota DPR memiliki pondasi ideologi yang kuat.

"Seseorang yang sudah mendapatkan label tersangka dalam kasus korupsi, yang termasuk kejahatan luar biasa, masih bisa lulus dalam uji kelayakan Komisi III siang tadi. Ini preseden buruk dalam proses politik di Republik Indonesia," kata Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Lamen Hendra Saputra, kepada Kantor Berita Politik RMOL, beberapa saat lalu.

Yang lebih miris lagi dan sungguh mencoreng integritas Jokowi sebagai seorang presiden, lanjut Lamen, Jokowi tidak cepat mengambil sikap untuk segera membatalkan surat R-01/Pres/01/2015 yang meminta persetujuan DPR mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri dan sekaligus memberhentikan Jenderal Pol Sutarman. Bahkan, Jokowi masih akan menyerahkan proses ini ke dalam sidang paripurna DPR. Padahal, sudah tentu keputusan paripurna tidak akan jauh berbeda dengan keputusan Komisi III DPR yang memuluskan langkah Budi Gunawan menduduki jabatan Kapolri.


"Kami LMND menilai peristiwa ini semakin mempertegas bahwa para pemimpin bangsa hari ini tidak memiliki pondasi ideologi yang kuat untuk terus menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila," ungkapnya.

"Dan harapan rakyat akan terjadinya perubahan ke arah lebih baik untuk kesejahteraan dalam pemerintahan Jokowi-JK dapat diistilahkan bak panggang jauh dari api," tambah Lamen. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya