JELANG MUNAS HIPMI saat ini, saya sempat dihubungi beberapa kawan untuk membantu sosialisasi salah satu calon ketua umum. Namun karena kesibukan saya tak sekalipun sempat membantu penggalangan. Dasar saya diajak, selain memang bermain di komunikasi, saya boleh dibilang salah satu senior. Saya dilantik HIPMI 1991, saya seangkatan dengan Haryadi Soekamdani, termasuk mereka yang dulu di Komisi IX DPR yang masuk bui seperti Hamka Yandhu, Dudi Makmun M.
Menjadi anggota HIPMI maksimal di usia 40. Menjadi ketua Umum hanya boleh satu periode, per 3 tahun. Sebagai orang sosial masyarakat menurut saya inilah orang yang taat menjalankan AD/ART-nya. Tapi di balik itu, karena saya pernah di dalam, terkhir saya Ketua Kompartemen Litbang di saat M. Lutfi, mantan Mendag kala menjadi Ketua HIPMI DKI.
Saat saya menjabat KaKomp Litbang, saat itu pula kami data anggota dalam satu data base, tidak sekadar kecap anggota di DKI 12.000, tanpa data. Kala itu sudah di mulai saya tak tahu hingga kini data base well update karena sejak itu saya tak aktif lagi. Jika Anda amati tulisan saya, saya acap mengkritisi HIPMI. Karena memang saya jadi berjarak.
Dari yang saya amati HIPMI kini sudah kehilangan ruhnya. Dari orang pengusaha, yg memiliki produk dan atau jasa masuk pasar, HIPMI menjadi organisasi gabungan pengusaha, dominan anak pengusaha maju yang membutuhkan legitimasi organisasi sosial masyarakat. Artinya kalau ada anak pengusaha besar ingin jadi tokoh, kebetulan juga sudah pengusaha, maka HIPMI direbut untuk cap, stempel, endoresement. Artinya dengan menjadi ketua HIPMI, maka mudah jadi pejabat; anggota DPR dan seterusnya.
Karena itu saya menyebut HIPMI kini bukanlah organisasi pengusaha. Tetapi organisasi patron politik (OPP) .
HIPMI sebagai OP, bukan sebagai organisasi pengusaha. HIPMI tidak lagi bisa menjadi pressure group, misalnya mendorong Bank BUMN tetap menjadi agent development. Karenanya pula dari saya masih anggota, HIPMI tak mampu mendorong lahirnya venture capital riil. Sama sekali tak mampu. Yang ada hanyalah dominan anggota berebut kue proyek bergantung kepada APBD, APBN. Dominan anggota juga hanya di kontsruksi. Kalapun ada sedikit di luar itu dominan anak-anak pengusaha yang sudah maju. Anak pengusaha yang lahir di ranjang emas dan kebetulan juga profesional satu dua.
Setelah usia 40, anak HIPMI melangkah masuk KADIN Indonesia. Maka warna KADIN, ya warna HIPMI dan ternyata bukan saja mewarnai KADIN. Dalam verifikasi saya, keputusan di DPR ditentukan "HIPMI". Sebutlah anggota DPR periode 2004-2009 di Komisi XI membawahi perbankan, 2/3 anggotanya teman saya seangkatan di HIPMI.
Di HIPMI sudah sejak lama kalau ber-Munas para kandidat yang membayarkan kewajiban para pemilik suara. Termasuk hotel dan lain-lain yang mengenal di organisasi massa one man one vote. Akibatnya di setiap Munas indikasi jual beli suara bukan tabu. Karena yang mengenalkan one man one vote. Warna perpolitikan kita pun, boleh saya katakan diberi sentuhan oleh anak-anak HIPMI. Sehingga saya sebagai senior melihat indikasi kuat bahwa politik KARTEL: FULUS MULUS saat ini tanpa disadari adalah sebagai juga yang namanya sentuhan HIPMI. Sayangnya tak banyak yang mau mengakui.
Ditengah politik KARTEL FULUS MULUS ke-HIPMI-an berguna sekali karena banyak senior sudah malang melintang di pemerintah, malang melintang di DPR, DPRD. Hubungan senior dan yunior itu dijadikan akses menapak mendapatkan proyek APBD/N.
Bukan rahasia misalnya, Nurlif, seangkatan saya di HIPMI, eks anggota Komisi XI DPR bisa jadi salah satu satu Kepala BPK antara lain karena ke-HIPMI-an. Jadi dengan gambaran singkat saya tadi Anda yang bukan di HIPMI dapat memahami bukan?
Mengapa saya menyebut patron politik?
Bahwa politik kita saat ini baru dalam tatanan kartel fulus mulus, ya begitulah sejatinya juga HIPMI secara riil. Tentu ada satu dua anggota HIPMI yang riil berusaha dari bawah berproduk dan atau jasa masuk pasar. Namun jumlahnya dugaan saya tak akan sampai 5% dari total anggota. Selebihnya, ya itu tadi HIPMI dibutuhkan untuk stempel, karena hanya untuk stempel, seperti di Munas saat ini, walupun saya tak di lapangan, sy duga pasti, ribut sampai lempar botol itu, tiada lain hanyalah memperjuangkan para kandidat yang memperebutkan legitimasi "stempel" Ketua Umum HIPMI.
Sementara anggota yang menyebut diri pengusaha, biasanya kelas "nyamuk" hanyalah menyenangkan, menjilat kandidat. Siapa tahu kalau kandidat yang didukung menang si anggota pengusaha "cecere" kelak dapat akses modal, bisnis dan seterusnya dan si kandidat yang terpilih berharap bargaining position ke bank, pemerintah, DPR menjadi naik.
Itulah HIPMI kekinian. Maka sangat sulit misalnya mencari partner di HIPMI mengembangkan lahan singkong gajah misalnya sekadar contoh. HIPMI sangat mewarnai politik kita yes. HIPMI memiliki jaringan politik yes. Tapi tidak lagi ranah kewirausahaan. Karenanya sudah sejak lama saya katakan, untuk pengusaha muda, pemula, sudah harus ada organisasi baru yang betul-betul digalang oleh riil pengusaha, laksana ideologi yang dicetuskan pendiri HIPMI dulu. Sebagai penutup, karena sudah menjadi Patron Politik, sebaiknya HIPMI jadi Partai Politik saja. Bukan lagi orang pengusaha. [***]
by @IwanPiliang7
