Berita

joko widodo/net

Politik

Ada Persekongkolan Jokowi dengan Kompolnas?

RABU, 14 JANUARI 2015 | 05:08 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Tidak tangung-tangung. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan pengumuman mengejutkan yaitu penetapan status  tersangka kepada calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan.

Menurut Direktur Pusat Advokasi dan Pengawasan Penegakan Hukum (PAPPH), Windu Wijaya, penetapan tersangka kepada mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat. Siapakah yang paling bertanggungjawab atas kesalahan besar pengajuan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri?

PAPPH menilai bahwa ada dua pihak yang paling bertanggungjawab terhadap pengajuan nama Kepala Lemdikpol itu untuk mengantikan Jenderal Pol Sutarman.


"Pihak pertama adalah Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) yang memberikan pertimbangan dan mengusulkan nama mantan Kapolda Bali tersebut," ujar Windu dalam rilis yang diterima redaksi beberapa saat lalu.

Sedangkan pihak kedua adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal  ke DPR berdasarkan petimbangan Kompolnas.

"Sekarang terbukti bahwa pertimbangan Kompolnas tersebut adalah pertimbangan yang ngawur. Bahkan, kami menduga jangan-jangan ada persengkokolan antara Jokowi dengan Kompolnas untuk memuluskan Komnjen Budi Gunawan menjadiKapolri," ungkapnya.

Dugaan ini didasarkan pada terlanggarnya asas kehati-hatian yang dilakukan oleh Kompolnas dalam mengeluarkan pertimbangan sehingga mengusulkan nama Komjen Pol Budi Gunawan sebagai salah satu calon Kapolri.

"Pertimbangan ngawur tersebut telah mempertontonkan kepada kita betapa lalai dan tidak berkualitasnya pertimbangan yang dikeluarkan oleh Kompolnas. Saya minta agar seluruh komisioner Kompolnas untuk segera mundur dari jabatannya sebagai langkah penebus dosa," ujar Windu. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya