Berita

TB Hasanuddin

Hukum

BUDI GUNAWAN TERSANGKA

TB Hasanuddin: Semoga KPK Tidak Sedang Main Politik

SELASA, 13 JANUARI 2015 | 20:55 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Politisi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mempertanyakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan  status tersangka atas Komjen Pol Budi Gunawan yang sedang menjadi calon tunggal Kapolri.

"Semua orang kaget dan gaduh ketika KPK mengumumkan Komjen Pol Budi Gunawan jadi tersangka. Saya bertanya dalam hati, kok KPK bisa secepat ini memutuskan yang bersangkutan jadi tersangka?" ungkap Hasanuddinn kepada Kantor Berita Politik RMOL, beberapa saat lalu (Selasa malam, 13/1).

Beberapa waktu lalu, anggota DPR ini menyatakan penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapokri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tidak melanggar aturan atau prosedur.


Kata dia, penunjukan telah melalui tahap seleksi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang merekomendasikan lima nama. Presiden pun menggunakan hak prerogatifnya dengan menunjuk salah satu nama yang diajukan Kompolnas.

Sekarang, ketika pencalonan Budi Gunawan akan diproses DPR RI, muncul status tersangka dari KPK. Hal ini ia pertanyakan karena KPK seolah memaksakan proses hukum kasus "rekening gendut" untuk menjegal Budi Gunawan.

"Kalau memang benar (tersangka) kenapa tidak dari dulu ditetapkan? Semoga saja KPK tidak sedang bermain politik dan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan," tegas mantan Sekretaris Militer Presiden ini.

Soal kelanjutan fit and proper test di DPR atau Komisi III, Hasanuddin menyerahkannya ke komisi bersangkutan.

"Yang jelas, dalam lingkungan TNI/Polri, mereka yang dalam status tersangka tidak dipromosikan dulu sampai clear masalah hukumnya," tegasnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya