Berita

TB Hasanuddin

Hukum

BUDI GUNAWAN TERSANGKA

TB Hasanuddin: Semoga KPK Tidak Sedang Main Politik

SELASA, 13 JANUARI 2015 | 20:55 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Politisi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mempertanyakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan  status tersangka atas Komjen Pol Budi Gunawan yang sedang menjadi calon tunggal Kapolri.

"Semua orang kaget dan gaduh ketika KPK mengumumkan Komjen Pol Budi Gunawan jadi tersangka. Saya bertanya dalam hati, kok KPK bisa secepat ini memutuskan yang bersangkutan jadi tersangka?" ungkap Hasanuddinn kepada Kantor Berita Politik RMOL, beberapa saat lalu (Selasa malam, 13/1).

Beberapa waktu lalu, anggota DPR ini menyatakan penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapokri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tidak melanggar aturan atau prosedur.


Kata dia, penunjukan telah melalui tahap seleksi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang merekomendasikan lima nama. Presiden pun menggunakan hak prerogatifnya dengan menunjuk salah satu nama yang diajukan Kompolnas.

Sekarang, ketika pencalonan Budi Gunawan akan diproses DPR RI, muncul status tersangka dari KPK. Hal ini ia pertanyakan karena KPK seolah memaksakan proses hukum kasus "rekening gendut" untuk menjegal Budi Gunawan.

"Kalau memang benar (tersangka) kenapa tidak dari dulu ditetapkan? Semoga saja KPK tidak sedang bermain politik dan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan," tegas mantan Sekretaris Militer Presiden ini.

Soal kelanjutan fit and proper test di DPR atau Komisi III, Hasanuddin menyerahkannya ke komisi bersangkutan.

"Yang jelas, dalam lingkungan TNI/Polri, mereka yang dalam status tersangka tidak dipromosikan dulu sampai clear masalah hukumnya," tegasnya. [ald]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya