Berita

Hukum

TRAGEDI CALON KAPOLRI

Politikus NasDem: Semua Calon Menteri Rapor Merah Harus Jadi Tersangka

SELASA, 13 JANUARI 2015 | 19:02 WIB | LAPORAN:

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk tidak terlena dengan banjirnya pujian menyusul penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan transaksi mencurigakan alias "rekening gendut".

Politikus Partai NasDem, Despen Ompusunggu mengimbau Abraham Samad cs agar bisa menelusuri pihak-pihak lain yang dulu pernah ditandai dengan tinta merah seperti Komjen BG.  

"Guna membuktikan tidak ada politisasi, sekaligus menghilangkan syak wasangka, maka sebaiknya KPK segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat negara, khususnya menteri atau calon menteri yang dulu dikenakan cap merah oleh KPK. Jadi jangan berhenti di Budi Gunawan," kata Despen dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/1).


Despen tekankan, penuntasan kasus rapor merah yang mengemuka saat seleski calon menteri kabinet kerja itu sangat penting untuk dilakukan. salah satu alasannya, agar komitmen KPK terhadap pemberantasan korupsi dan kehadiran pejabat negara yang bersih serta berintegritas bisa terwujud.

"Jangan sampai ada tuduhan ke KPK, melakukan penyanderaan terhadap beberapa orang yang akhirnya terpilih atau tidak terpilih jadi menteri, karena terkena cap merah KPK dan PPATK. Sehingga tak ada alasan bagi KPK untuk menunda-nunda dan melakukan pembiaran terhadap para koruptor mengatur republik ini," jelas Despen.

Terakhir, Fungsionaris DPP Partai NasDem ini juga menghimbau Presiden Jokowi agar bisa segera mengusulkan nama baru calon Kapolri ke DPR, untuk menggantikan Budi Gunawan. "Sedangkan Komisi III DPR, juga sebaiknya menghentikan proses fit and proper test terhadap Budi Gunawan, karena secara etika dan moral sangat tidak elok, walaupun dengan alasan menganut azas praduga tidak bersalah," demikian Despen. [sam]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya