Berita

Dunia

Pejabat AS: Kuba Bebaskan 53 Tapol Menuju Normalisasi Hubungan

SELASA, 13 JANUARI 2015 | 00:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kuba telah membebaskan 53 tahanan politik alias tapol yang dijanjikannya sebagai bagian dari kesepakatan untuk menormalkan kembali hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat (AS).

Informasi ini dirilis pada hari Senin (12/1) oleh seorang pejabat senior AS, dikutip dari situs berita The New York Times. Memang marak diberitakan pada pekan-pekan terakhir ini bahwa Kuba dan AS sedang memulai proses normalisasi hubungan diplomatik. Bahkan, AS dikabarkan berniat membuka kedutaan besar di Havana dalam hitungan bulan.

"Kami menyambut perkembangan yang sangat positif ini dan sangat senang bahwa pemerintah Kuba menepati komitmen ini," kata pejabat senior tersebut.


Berita baik yang dinantikan pihak AS ini tiba bertepatan dengan kedatangan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, di Pakistan untuk melakukan pembicaraan keamanan dan ekonomi dengan para pejabat sipil dan militer senior Pakistan.

Kabar ini juga tersiar kurang dari dua pekan sebelum Asisten Menteri Luar Negeri AS, Roberta S. Jacobson, memimpin delegasi AS ke Kuba untuk melakukan pembicaraan. Pembicaraan ini dijadwalkan pada 21-22 Januari. Pertemuan ini akan digunakan untuk membahas langkah-langkah praktis demi memulihkan hubungan diplomatik.

AS meyakini para tahanan yang dibebaskan adalah mereka yang telah mempromosikan reformasi politik, kebebasan berpendapat dan hak-hak lain yang diakui dunia internasional.

"Selama diskusi kami dengan Kuba, kami mendiskusikan nama-nama mereka yang dipenjara terkait tuduhan kegiatan politik mereka," kata pejabat senior pemerintah, yang identitasnya dirahasiakan.

Namun, sekelompok petinggi AS menekankan bahwa mereka akan tetap menunggu apakah pemerintah Kuba akan mempertahankan kemajuan ini atau malah membungkam lawan-lawan politiknya yang lain.

Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan pernyataan menyambut baik rencana pemulihan hubungan Kuba-AS.

Kementerian Luar Negeri RI mengatakan perkembangan ini sejalan dengan posisi pemerintah Indonesia yang selalu menyerukan pencabutan embargo ekonomi terhadap Kuba dalam forum-forum Perserikatan Bangsa Bangsa. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Kemlu Telusuri Keterlibatan WNI dalam Kasus Online Scam di Malaysia

Jumat, 08 Mei 2026 | 10:18

Pasar Kripto Lesu, Coinbase Rugi Rp6,8 Triliun

Jumat, 08 Mei 2026 | 10:09

Syahganda Nainggolan: Ulama Punya Peran Strategis Bangun Gerakan Koperasi Pesantren

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:49

DPR Dorong Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Driver Ojol Lewat Revisi UU LLAJ

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:31

IHSG-Rupiah Tertekan Jelang Akhir Pekan

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:22

Selamat Jalan, James F. Sundah, Legenda Musik yang Berpulang di New York

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:21

Pelapor Dugaan Penggelapan Sertifikat Tanah Mengadu ke Kapolri

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:18

AS-Iran Saling Serang, Harga Minyak Naik Lagi

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:07

Bursa Asia Lemah saat Selat Hormuz Kembali Tegang

Jumat, 08 Mei 2026 | 08:56

Prabowo Naik Maung ke Pembukaan KTT ke-48 ASEAN di Filipina

Jumat, 08 Mei 2026 | 08:47

Selengkapnya