Yunus Ingatkan Jokowi, Komjen Budi Gunawan Punya Rapor Merah

. Mantan Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein mengkritik penunjukkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kritik disampaikan Yunus dalam akun twitternya, @YunusHusein yang diposting kemarin (Minggu, 11/1).

Mengawali kicauannya, Yunus bilang, pada dasarnya Presiden memang memiliki hak prerogratif untuk mengangkat Jaksa Agung dan Kapolri. "Tetapo dlm NAWA CITA Pres berjanji mengangkat pejabat yg berintegritas baik," sambung Yunus dalam kicauannya.

Kicauan selanjutnya, Yunus mengatakan "Utk mengetahui integritas calon pjbt publik Pres dg Governance yg baik dpt meminta info dr masy, KPK, PPATK, Dirjen Pajak, Komnas HAM dll," sambung dia dalam kicauan nomor 2.

Di kicauan selanjutnya, Yunus juga mengkritisi langkah Jokowi dalam pemilihan Jaksa Agung, HM Prasetyo. "Pada waktu memilh Jaksa Agung Presiden, sama sekali tidak meminta informasi dr KPK, PPATK, Ditjen Pajak, Komnas HAM dan masyarakat/NGO," kata Yunus di kicauan nomor 3.
    
"Begitu pula pd waktu mengusulkan calon KAPOLRI , Pres sama sekal tidak meminta informasi dr KPK, PPATK, KOMNAS HAM,Ditjen Pajak 7 masy," Yunus melanjutkan di kicauan nomor 4.

Dalam kicauan nomor 5, kritik Yunus semakin pedas. Dia bilang, Komjen Budi Gunawan sebelumnya pernah diusulkan menjadi menteri kabinet kerja. Tapi, oleh KPK dan PPATK nama Kepala Lembaga Pendidikan kepolisian RI dicoret. "Calon KAPOLRI skrg, pernah diusulkan menjadi menteri, tetapi pd wkt pengecekan info di PPATK & KPK, ybs mendapat rapor merah/tdk lulus..," terang Yunus.

"Mengapa Presiden msh mencalonkan ybs sebagai calon KAPOLRI ? Bukankah hal ini akan mengurangi kepercayaan masy pd Presiden/Pem & POLRI." sambung Yunus di kicauan nomor 6.

Yunus mengingatkan, sebuah pemerintahan dan institusi Polri tak dapat menjalankan tugas dengan baik dan efektif tanpa dukungan dan kepercayaan masayarakat luas.

"Seharusnya Presiden mempertimbangkan hal2 tsb, kuat & tdk tunduk pd tekanan politisi & pihak2 yg memiiliki kepentingan pribadi/golongan," demikian Yunus Husein di akhir kicauannya. [sam]