Eva Bande: Pemerintah Sambut Ide Membentuk Satgas Khusus Konflik Agraria

. Kongres I Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) di Palu, Sulawesi Tengah pada 7-9 Januari 2015 lalu menghasilkan langkah yang cukup signifikan dalam perjuangan masyarakat mendapatkan keadilan agraria.

"Respon positif Sekab Andi Widjojanto terhadap usulan aktivis 98 dan POSPERA untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus Penyelesaian Konflik Agraria harus dimaknai sebagai langkah maju dan progresif pemerintahan Joko Widodo setelah sebelumnya rezim terdahulu tidak pernah menyentuh level penyelesaian konflik agraria dan hanya berkutat di berbagai rencana tanpa implementasi," tutur aktivis perempuan penerima Grasi Presiden, Eva Bande, dalam keterangan pers di Palu (12/1).

Ia menuturkan bahwa Sekab Andi yang hadir mewakili Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai pelindung POSPERA, secara terbuka meminta agar aktivis PENA 98 dan POSPERA mengajukan konsep utuh mengenai struktur dan mekanisme penyelesaian konflik yang nantinya akan dijalankan oleh Satgas tersebut.

"Prinsip-prinsip, konsep, kewenangan, dan mekanisme Perangkat Kerja Kepresidenan untuk Konflik Agraria sedang dipersiapkan. Sesuai pembicaraan dan kesepakatan dgn Bapak Andi, maka pada tanggal 18 Januari ini, Pospera, Pena 98, serta sejumlah aktivis Agraria dari Ornop yang mengawal isu Agraria akan menyerahkan sekalikus membahas perangkat kerja kepresidenan tersebut, sebelum diserahkan kepada presiden untuj ditindaklanjuti," terangnya.

Menurut Eva, posisi satuan tugas tersebut akan sangat penting dalam penyelesaian konflik agraria di seluruh Indonesia. " Satgas atau apapun namanya merupakan "perangkat kerja" yang memiliki "kewenangan khusus" untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria.

"Kewenangan khusus yang saya maksudkan adalah, karena pada umumnya kasus-kasus agraria sejauh ini terjebak di tengah arus kepentingan lintas sektor yang strategis, seperti perkebunan, pertanahan, pertambangan, pertanian, kehutanan dan sebagainya. Karena itulah dalam penyelesaian kasus paling sering kita terbentur kemelut Ego-sektoral ini," terangnya.

"Melihat urgensi peran perangkat kerja kepresidenan"dalam penyelesaian konflik agraria ini, maka harus dikemas sebaik-mungkin dan terbebas dari 'bakteri kepentingan' yang belum sepenuhnya bersih di pemerintahan baru ini," pungkas Eva. [ald]