Berita

fahira idris/net

Politik

Buat Apa Berobat Gratis Kalau Puskesmas Tidak Mudah Terjangkau?

JUMAT, 09 JANUARI 2015 | 17:50 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Angka kematian ibu dan anak akibat melahirkan masih tinggi  di desa-desa daerah terpencil terutama kawasan timur Indonesia. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah keterlambatan membawa ibu yang hendak melahirkan ke rumah sakit atau puskesmas.

Wajar saja terlambat, karena fasilitas kesehatannya jauh, tenaga medis tidak siap, infrastruktur jalan rusak, hingga alat transportasi yang sulit didapatkan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD), Fahira Idris, mengatakan, Program Indonesia Sehat yang digagas Presiden Joko Widodo harus bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak. Program Indonesia Sehat idealnya menjawab persoalan mendasar pelayanan kesehatan yang sangat kompleks. Salah satunya, masih tingginya angka kematian ibu dan anak akibat minimnya infrastruktur.


Ia menyertakan data yang menyebut jumlah angka kematian ibu dan anak di Indonesia dalam lima tahun terakhir semakin tinggi. Bila sebelumnya jumlah angka kematian ibu dan anak hanya 228 per 100.000 kelahiran hidup, namun pada tahun 2013 lalu melonjak menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup.

Wakil Ketua Komite III DPD yang salah satu bidang kerjanya adalah persoalan kesehatan ini, mengatakan, pelayanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari kondisi infrastruktur di sebuah daerah, baik infrastruktur jalan maupun infrastruktur kesehatan itu sendiri.

Untuk itu, ia meminta kementerian terkait, terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BKKBN dan lembaga terkait lainnya, duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini.

Bagi Fahira, masih tingginya angka kematian ibu dan anak adalah persoalan serius bagi Indonesia. Maju atau mundurnya peradaban sebuah bangsa sangat ditentukan bagaimana negara tersebut memperlakukan perempuan dan anak-anak. Karena itu ia berharap ada terobosan dari Presiden Jokowi untuk mengurus masalah ini.

"Saya harap program Indonesia Sehat itu komprehensif dan melibatkan berbagai kementerian dan lintas stakeholders, bukan sekedar berobat gratis seperti yang dimunculkan saat ini. Buat apa berobat gratis, tapi masyarakat tidak bisa menjangkau fasilitas kesehatan akibat keterbatasan akses," ungkapnya. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Kemlu Telusuri Keterlibatan WNI dalam Kasus Online Scam di Malaysia

Jumat, 08 Mei 2026 | 10:18

Pasar Kripto Lesu, Coinbase Rugi Rp6,8 Triliun

Jumat, 08 Mei 2026 | 10:09

Syahganda Nainggolan: Ulama Punya Peran Strategis Bangun Gerakan Koperasi Pesantren

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:49

DPR Dorong Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Driver Ojol Lewat Revisi UU LLAJ

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:31

IHSG-Rupiah Tertekan Jelang Akhir Pekan

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:22

Selamat Jalan, James F. Sundah, Legenda Musik yang Berpulang di New York

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:21

Pelapor Dugaan Penggelapan Sertifikat Tanah Mengadu ke Kapolri

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:18

AS-Iran Saling Serang, Harga Minyak Naik Lagi

Jumat, 08 Mei 2026 | 09:07

Bursa Asia Lemah saat Selat Hormuz Kembali Tegang

Jumat, 08 Mei 2026 | 08:56

Prabowo Naik Maung ke Pembukaan KTT ke-48 ASEAN di Filipina

Jumat, 08 Mei 2026 | 08:47

Selengkapnya