Berita

fahira idris/net

Politik

Buat Apa Berobat Gratis Kalau Puskesmas Tidak Mudah Terjangkau?

JUMAT, 09 JANUARI 2015 | 17:50 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Angka kematian ibu dan anak akibat melahirkan masih tinggi  di desa-desa daerah terpencil terutama kawasan timur Indonesia. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah keterlambatan membawa ibu yang hendak melahirkan ke rumah sakit atau puskesmas.

Wajar saja terlambat, karena fasilitas kesehatannya jauh, tenaga medis tidak siap, infrastruktur jalan rusak, hingga alat transportasi yang sulit didapatkan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD), Fahira Idris, mengatakan, Program Indonesia Sehat yang digagas Presiden Joko Widodo harus bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak. Program Indonesia Sehat idealnya menjawab persoalan mendasar pelayanan kesehatan yang sangat kompleks. Salah satunya, masih tingginya angka kematian ibu dan anak akibat minimnya infrastruktur.


Ia menyertakan data yang menyebut jumlah angka kematian ibu dan anak di Indonesia dalam lima tahun terakhir semakin tinggi. Bila sebelumnya jumlah angka kematian ibu dan anak hanya 228 per 100.000 kelahiran hidup, namun pada tahun 2013 lalu melonjak menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup.

Wakil Ketua Komite III DPD yang salah satu bidang kerjanya adalah persoalan kesehatan ini, mengatakan, pelayanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari kondisi infrastruktur di sebuah daerah, baik infrastruktur jalan maupun infrastruktur kesehatan itu sendiri.

Untuk itu, ia meminta kementerian terkait, terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BKKBN dan lembaga terkait lainnya, duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini.

Bagi Fahira, masih tingginya angka kematian ibu dan anak adalah persoalan serius bagi Indonesia. Maju atau mundurnya peradaban sebuah bangsa sangat ditentukan bagaimana negara tersebut memperlakukan perempuan dan anak-anak. Karena itu ia berharap ada terobosan dari Presiden Jokowi untuk mengurus masalah ini.

"Saya harap program Indonesia Sehat itu komprehensif dan melibatkan berbagai kementerian dan lintas stakeholders, bukan sekedar berobat gratis seperti yang dimunculkan saat ini. Buat apa berobat gratis, tapi masyarakat tidak bisa menjangkau fasilitas kesehatan akibat keterbatasan akses," ungkapnya. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

UPDATE

Harga Minyak Dunia Merangkak Naik ke 93 Dolar AS

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:17

TransNusa dan Tourism Malaysia Ajak Media Eksplorasi Penang, Perlis hingga Langkawi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:57

Rupiah Perpanjang Tren Positif di Jumat Pagi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:51

Strategi Mendapatkan Libur Panjang Saat Peringatan Maulid Nabi 2026

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:46

OTT Rektor Unsoed, KPK Tangkap 14 Orang dan Amankan Uang Ratusan Juta

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:35

IHSG Naik ke 6.526,30, Saham Mayoritas Menguat

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:20

Salah Paham tentang Kembali ke UUD 1945

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:06

Kebutuhan Pangan Pengungsi NTT Dipastikan Terpenuhi, Stok Beras 39 Ribu Ton

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:00

Bursa Asia Merah Tergusur Sentimen Wall Street

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:58

Terjaring OTT KPK, Rektor Unsoed Diduga Terkait Korupsi PMB

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:49

Selengkapnya