Berita

fahira idris/net

Politik

Buat Apa Berobat Gratis Kalau Puskesmas Tidak Mudah Terjangkau?

JUMAT, 09 JANUARI 2015 | 17:50 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Angka kematian ibu dan anak akibat melahirkan masih tinggi  di desa-desa daerah terpencil terutama kawasan timur Indonesia. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah keterlambatan membawa ibu yang hendak melahirkan ke rumah sakit atau puskesmas.

Wajar saja terlambat, karena fasilitas kesehatannya jauh, tenaga medis tidak siap, infrastruktur jalan rusak, hingga alat transportasi yang sulit didapatkan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD), Fahira Idris, mengatakan, Program Indonesia Sehat yang digagas Presiden Joko Widodo harus bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak. Program Indonesia Sehat idealnya menjawab persoalan mendasar pelayanan kesehatan yang sangat kompleks. Salah satunya, masih tingginya angka kematian ibu dan anak akibat minimnya infrastruktur.


Ia menyertakan data yang menyebut jumlah angka kematian ibu dan anak di Indonesia dalam lima tahun terakhir semakin tinggi. Bila sebelumnya jumlah angka kematian ibu dan anak hanya 228 per 100.000 kelahiran hidup, namun pada tahun 2013 lalu melonjak menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup.

Wakil Ketua Komite III DPD yang salah satu bidang kerjanya adalah persoalan kesehatan ini, mengatakan, pelayanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari kondisi infrastruktur di sebuah daerah, baik infrastruktur jalan maupun infrastruktur kesehatan itu sendiri.

Untuk itu, ia meminta kementerian terkait, terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BKKBN dan lembaga terkait lainnya, duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini.

Bagi Fahira, masih tingginya angka kematian ibu dan anak adalah persoalan serius bagi Indonesia. Maju atau mundurnya peradaban sebuah bangsa sangat ditentukan bagaimana negara tersebut memperlakukan perempuan dan anak-anak. Karena itu ia berharap ada terobosan dari Presiden Jokowi untuk mengurus masalah ini.

"Saya harap program Indonesia Sehat itu komprehensif dan melibatkan berbagai kementerian dan lintas stakeholders, bukan sekedar berobat gratis seperti yang dimunculkan saat ini. Buat apa berobat gratis, tapi masyarakat tidak bisa menjangkau fasilitas kesehatan akibat keterbatasan akses," ungkapnya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

UPDATE

Tumbuhkan Mimpi Puluhan Anak Nelayan Cilincing Lewat Nobar Film

Senin, 14 September 2026 | 03:18

Sejumlah Alutsista TNI Gercep Sisir Korban KM Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 02:55

Kesehatan di Tepi Republik

Senin, 14 September 2026 | 02:29

Ekonomi Batam Tumbuh 7,28 Persen Bukti Kepercayaan Dunia Usaha Terus Menguat

Senin, 14 September 2026 | 01:54

Terpilih jadi Ketum HPK Kosgoro 1957, Eric Hermawan Langsung Tancap Gas Konsolidasi

Senin, 14 September 2026 | 01:24

Abu Vulkanik Berbahaya bagi Air dan Ikan, Begini Penjelasannya

Senin, 14 September 2026 | 00:55

KDM Dinilai Lebih Utamakan Pencitraan Ketimbang Solusi Defisit APBD Jabar

Senin, 14 September 2026 | 00:33

Menuju HUT ke-81, Panglima TNI Buka Rangkaian 72 Lomba Open Turnamen

Senin, 14 September 2026 | 00:11

SOKSI Siap Tempuh Jalur Hukum Gugat 'Bocor Alus Tempo'

Minggu, 13 September 2026 | 23:48

Asta Cita, Zakat, dan Jalan Baru Mengentaskan Kemiskinan

Minggu, 13 September 2026 | 23:24

Selengkapnya