Meski masa bakti Jenderal Sutarman sebagai Kapolri habis pada Oktober 2015, sejak kini muncul pertanyaan besar terkait calon penggantinya.
Masih banyak "pekerjaan rumah" Polri yang tidak pernah tuntas dan akan semakin tidak jelas jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) salah memilih Kapolri yang baru.
Demikian disampaikan Direktur Institiute For Criminal Justice Reform, Supriyadi, saat konfrensi pers berasama koalisi masyarakat sipil di kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Jumat (9/1).
"Banyak nama calon Kapolri yang muncul diduga memiliki rekening tidak wajar jika dibandingkan pengasilan sebenarnya. Masih banyak juga rekam jejak calon Kapolri yang publik belum tahu," kata Supriyadi.
Maka itu koalisi masyarakat sipil mendesak Jokowi untuk melibatkan lembaga atau komisi negara yang ada seperti KPK, PPATK, Dirjen Pajak, Komnas HAM maupun lembaga lain yang relevan untuk masukan rekam jejak calon Kapolri.
"Jokowi juga kami desak untuk membuka diri terhadap masukan dari semua pihak termasuk masyarakat dan media soal Kapolri baru," demikian Supriyadi.
Sebagaimana diketahui saat ini bermunculan sejumlah nama petinggi polisi bintang tiga dan dua yang masuk ke bursa calon Kapolri. Misalnya Komjen Budi Gunawan, Komjen Suhardi Alius, Komjen Badrodin Haiti, Irjen Saefuddin, Irjen Pudi Hartanto dan Irjen Unggung Cahyono. Di luar nama tersebut juga beredar sejumlah nama lainnya.
[ald]
