Berita

aburilzal bakrie/net

Politik

ARB Tidak Siap Disebut Sebagai Biang Perpecahan Golkar

KAMIS, 08 JANUARI 2015 | 17:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Perundingan damai dua kubu di Partai Golkar sedang berlangsung. Namun, hanya ada tiga faktor yang bisa mendorong islah Golkar dapat sukses berjalan.

Demikian disampaikan pengamat politik, Ray Rangkuti, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi (Kamis petang, 8/1).

Faktor pertama, kenyataannya Golkar telah menyapu banyak jabatan di Koalisi Merah Putih. Itu lebih dari cukup untuk menyatakan bulan madu dengan KMP berakhir, terutama yang terkait pembagian kekuasaan.


Faktor kedua, Aburizal Bakrie alias ARB tidak siap disebut sebagai tokoh yang membuat Golkar pecah. Di masa lalu, Golkar memang melahirkan banyak partai sempalan. Tapi perpecahan kepengurusan baru dalam waktu cukup lama dan melibatkan berbagai pihak baru terjadi di era ARB. Bagaimanapun, ARB tetap ingin dikenang sebagai tokoh pemersatu Golkar.

Faktor ketiga, secara pribadi posisi ARB juga makin tak kuat. Khususnya setelah pemerintah mengeluarkan talangan kompensasi bencana lumpur Lapindo Sidoarjo senilai Rp 780 miliar. Ada ketergantungan personal ARB terhadap pemerintah. Niatan Golkar bersikap oposisi ke pemerintah akan tereduksi oleh perjanjian tersebut.

Ditambahkan Ray, sekalipun terlihat bahwa negosiasi di antara dua kubu Golkar cukup alot, ia yakin itu hanya untuk memetakan tujuan-tujuan yang lebih bersifat personal. Titik temunya sudah dicapai, tinggal bagaimana elemen-elemen teknis yang mungkin saja menyingkirkan satu-dua orang atau lebih. Tetapi ini tidak terlalu menghalangi keduanya mencapai titik temu.

"Hal ini diperkuat oleh pertemuan Akbar Tanjung dengan Presiden Jokowi (kemarin). Artinya, sekarang, di dalam atau di luar pemerintah bukanlah bahan negosiasi yang penting bagi kedua kubu di dalam Golkar," ujarnya.

Namun, bagi kubu Agung Laksono, posisi Golkar terhadap pemerintah tetap relevan. Setidaknya ada kemungkinan mereka mengincar posisi-posisi strategis di pemerintahan, lewat reshuffle yang bisa terjadi di masa 1,5 tahun pemerintahan. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

UPDATE

Harga Minyak Dunia Merangkak Naik ke 93 Dolar AS

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:17

TransNusa dan Tourism Malaysia Ajak Media Eksplorasi Penang, Perlis hingga Langkawi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:57

Rupiah Perpanjang Tren Positif di Jumat Pagi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:51

Strategi Mendapatkan Libur Panjang Saat Peringatan Maulid Nabi 2026

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:46

OTT Rektor Unsoed, KPK Tangkap 14 Orang dan Amankan Uang Ratusan Juta

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:35

IHSG Naik ke 6.526,30, Saham Mayoritas Menguat

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:20

Salah Paham tentang Kembali ke UUD 1945

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:06

Kebutuhan Pangan Pengungsi NTT Dipastikan Terpenuhi, Stok Beras 39 Ribu Ton

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:00

Bursa Asia Merah Tergusur Sentimen Wall Street

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:58

Terjaring OTT KPK, Rektor Unsoed Diduga Terkait Korupsi PMB

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:49

Selengkapnya