Berita

aburilzal bakrie/net

Politik

ARB Tidak Siap Disebut Sebagai Biang Perpecahan Golkar

KAMIS, 08 JANUARI 2015 | 17:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Perundingan damai dua kubu di Partai Golkar sedang berlangsung. Namun, hanya ada tiga faktor yang bisa mendorong islah Golkar dapat sukses berjalan.

Demikian disampaikan pengamat politik, Ray Rangkuti, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi (Kamis petang, 8/1).

Faktor pertama, kenyataannya Golkar telah menyapu banyak jabatan di Koalisi Merah Putih. Itu lebih dari cukup untuk menyatakan bulan madu dengan KMP berakhir, terutama yang terkait pembagian kekuasaan.


Faktor kedua, Aburizal Bakrie alias ARB tidak siap disebut sebagai tokoh yang membuat Golkar pecah. Di masa lalu, Golkar memang melahirkan banyak partai sempalan. Tapi perpecahan kepengurusan baru dalam waktu cukup lama dan melibatkan berbagai pihak baru terjadi di era ARB. Bagaimanapun, ARB tetap ingin dikenang sebagai tokoh pemersatu Golkar.

Faktor ketiga, secara pribadi posisi ARB juga makin tak kuat. Khususnya setelah pemerintah mengeluarkan talangan kompensasi bencana lumpur Lapindo Sidoarjo senilai Rp 780 miliar. Ada ketergantungan personal ARB terhadap pemerintah. Niatan Golkar bersikap oposisi ke pemerintah akan tereduksi oleh perjanjian tersebut.

Ditambahkan Ray, sekalipun terlihat bahwa negosiasi di antara dua kubu Golkar cukup alot, ia yakin itu hanya untuk memetakan tujuan-tujuan yang lebih bersifat personal. Titik temunya sudah dicapai, tinggal bagaimana elemen-elemen teknis yang mungkin saja menyingkirkan satu-dua orang atau lebih. Tetapi ini tidak terlalu menghalangi keduanya mencapai titik temu.

"Hal ini diperkuat oleh pertemuan Akbar Tanjung dengan Presiden Jokowi (kemarin). Artinya, sekarang, di dalam atau di luar pemerintah bukanlah bahan negosiasi yang penting bagi kedua kubu di dalam Golkar," ujarnya.

Namun, bagi kubu Agung Laksono, posisi Golkar terhadap pemerintah tetap relevan. Setidaknya ada kemungkinan mereka mengincar posisi-posisi strategis di pemerintahan, lewat reshuffle yang bisa terjadi di masa 1,5 tahun pemerintahan. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya