Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi membeberkan prioritas politik luar negeri Indonesia selama lima tahun mendatang yang sejalan dengan visi dan misi Presiden Jokowi.
Dalam acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2015, Retno menyebut, prioritas politik luar negeri Indonesia yang pertama adalah menjaga kedaulatan negara.
"Diplomasi Indonesia akan dilakukan untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara Republik Indonesia. Pergaulan internasional harus didasari pada prinsip penghormatan terhadap integritas wilayah teritorial masing-masing negara," ujarnya.
Karena itu, sebutnya, diplomasi perbatasan akan lebih ditingkatkan pada tahun ini, khususnya terkait batas maritim.
"Indonesia telah menyusun roadmap perundingan perbatasan," sambung Retno.
Selain itu, prioritas lainnya adalah meningkatkan perlindungan terhadap warga negara dan badan hukum Indonesia. Ia menyebut, perlindungan warga negara, termasuk buruh migran serta badan hukum Indonesia akan terus ditingkatkan.
Bukan hanya itu, lanjutnya, penguatan perlindungan buruh migran juga akan dilakukan pada tingkat regional, termasuk mendorong terbentuknya instrumen hukum ASEAN.
"Diplomasi dan politik luar negeri Indonesia harus dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri," kata Retno.
Sedangkan prioritas terakhir adalah meningkatkan diplomasi ekonomi.
"Kerja sama regional dan internasional di bidang infrastruktur maritim, energi, perikanan dan pelestarian lingkungan bahari akan ditingkatkan," sambung Retno sambil menambahkan bahwa dalam tingkat bilateral, kerjasama maritim juga akan dikembangkan dengan negara sahabat.
Selain itu, masih kata Retno, diplomasi ekonomi Indonesia juga akan difokuskan pada upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas.
Sedangkan dalam bidang perdagangan, Retno menyebut, upaya untuk meningkatkan ekspor ke non-traditional dan untapped market akan terus dilakukan.
"Upaya untuk menarik modal asing ke Indonesia juga akan terus dilakukan. Komitmen Rencana Pemerintah untuk menyederhanakan perijinan dan membuat one stop service diyakini akan meningkatkan minat investor asing ke Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang menyelesaikan draft Bilateral Investment Treaty, yang akan menjadi rejim perjanjian baru investasi Indonesia dengan negara lain," ujar Retno.
Retno menambahkan, diplomasi Indonesia juga akan diarahkan pada upaya untuk mendukung kemandirian di bidang pangan dan di bidang energi, terutama energi baru dan terbarukan.
"Untuk memfasilitasi tindak lanjut kegiatan diplomasi ekonomi di luar negeri, Kementerian Luar Negeri akan membentuk Task Force Diplomasi Ekonomi yang dikoordinir oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Unit ini akan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait guna memastikan bahwa peluang bisnis, kerja sama pembangunan dan kesepakatan-kesepakatan ekonomi dengan negara lain dapat segera ditindaklanjuti," tandasnya.
[mel]
