Berita

jokowi-jk

Politik

Jelang 100 Hari, Pemerintahan Jokowi Cuma Menyengsarakan Rakyat

KAMIS, 08 JANUARI 2015 | 15:00 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Tidak lama lagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan genap berjalan 100 hari. Bagi para pakar dan polster politik papan atas, satu periode 100 hari dianggap cukup mewakili gambaran kinerja pemerintah di masa mendatang.
 
Sayangnya, dalam 100 hari tersebut pemerintah belum menunjukkan kebijakan dan perubahan berarti bagi masyarakat.

Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman, mengatakan, yang dilakukan pemerintah sejauh ini lebih banyak pada pencitraan dan permainan opini.


"Apa yang telah dilakukan pemerintah selain hanya pencitraan yang berlebihan dan membuat opini seolah-olah apa yang telah diputuskan pemerintah adalah benar dan demi rakyat? Nyatanya berbagai kebijakan pemerintah tidak pro rakyat dan membuat beban hidup rakyat bertambah dengan mencabut berbagai subsidi," ujar Jajat dalam keterangan persnya, Kamis (8/1).

Bahkan dikatakannya, cara Jokowi memerintah sudah menunjukkan bahwa ia adalah seorang neoliberalis atau neollib sejati.

Menurut dia, seorang pemimpin bermazhab neolib hanya tunduk pada harga pasar. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa pasar dapat dikendalikan oleh golongan tertentu, tanpa memikirkan apa dan bagaimana nasib rakyat kecil.

"Harapan besar rakyat, terutama kalangan menengah ke bawah yang merupakan basis terbesar yang mengantar Jokowi jadi Presiden untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik sepertinya akan sia-sia. Belum genap 100 hari memerintah saja sudah menyengsarakan rakyat, bagaimana nanti ke depannya?" tutup Jajat. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya