Kalau tidak ada aral melintang, Kamis (8/1) ini akan ada pertemuan juru runding kubu Agung Laksono dengan kubu Aburizal Bakrie untuk membicarakan masalah internal Partai Golkar.
Pertemuan itu bakal ada ganjalan. Sebab, menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Azis Syamsudin, kubu Agung melanggar kesepakatan dalam pertemuan pertama antar juru runding, Selasa (22/12), karena belum mencabut gugatan ke pengadilan.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono mengatakan, pihaknya masih konsisten menjalankan proses islah dengan kubu Ical meski gugatan ke pengadilan tak dicabut.
Mereka (kubu Aburizal Bakrie) menyetujui berdamai selama waktu 60 hari. Andaikan di tengah proses pengadilan, islah bisa disepakati. Keputusan islah bisa jadi pertimbangan dari pengadilan,†kata Agung Laksono kepada
Rakyat Merdeka, di Jakarta, Selasa (6/1).
Berikut kutipan selengkapnya:Bukankah proses pengadilan itu bisa mengganggu islah?Saya kira proses pengadilan ini tidak menganggu proses islah. Bahkan lebih mendorong untuk cepat menyelesaikan konflik internal tersebut. Ini sejalan dengan surat edaran Menkumham, apabila penyelesaian di internal tidak selesai melalui Mahkamah Partai atau sejeninsnya, maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Jadi duanya kita jalankan.
Kubu Ical minta agar gugatan itu dicabut selama proeses islah, ini bagaimana?Kami punya hak politik dan hak hukum. Tapi kami mendahulukan islah. Kalau tidak tercapai, jangan kejadian ini mengambang lalu menjadi liar tak terkendali. Makanya tetap digugat ke pengadilan.
Apa sengketa ini mengganggu Golkar untuk ikut Pilkada?Memang ada beberapa hal yang mesti diselesaikan dan dipersiapkan seperti Pilkada. Namun proses islah tidak akan mengganggu persiapan Pilkada tersebut.
O ya, Anda mengunjungi Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, ada apa?Ya, kami sampaikan kepada Pak Din bahwa perselisihan ini tak mengganggu Pilkada. Reformasi akan kami lanjutkan.
Kami hanya melakukan kunjungan persahabatan kepada PP Muhammadiyah. Secara pribadi saya sudah kenal lama dengan Pak Din. Banyak hal pandangan PP Muhammadiyah sejalan dengan garis politik Partai Golkar ke depan. Terutama hasil Munas ke 9 yang diadakan di Jakarta.
Apa tanggapan Din Syamsuddin mengenai masalah Golkar?Beliau menyatakan keprihatinan atas perselisihan internal itu dan mendoakan agar dapat dicapai penyelesaian melalui islah, melalui perdamaian ataupun melalui pengadilan.
Saya kira ini sebuah saran yang sedang kami jalankan. Beliau berharap secepatnya selesai akan lebih baik. Sebab, Partai Golkar sebagai aset bangsa, aset nasional, sebagai salah satu pilar menjaga demokrasi kita.
Apa lagi yang Din Syamsuddin sampaikan?Beliau juga mempunyai pandangan-pandangan yang sangat pas, terutama dalam sikap kami untuk menciptakan iklim politik yang kondusif agar terbangunnya penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Kondisi ini akan menciptakan iklim politik yang baik, suasana demokratis tenteram.
Apa yang Anda terjemahkan dari pandangan Din Syamsuddin itu?Kami terjemahkan bahwa Partai Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih. Sebab, kalau dibiarkan terus, kami khawatir bisa menjadi faktor instabilitas poilitik nasional yang tidak konstruktif, tidak memberikan dukungan pada pembangunan negeri.
Kami juga mendukung pemerintah dalam posisi sebagai mitra yang startegis, mitra yang kritis, mitra yang ada saling menghargai hak demokrasi. Kami juga menghormati program pro rakyat bagus. Kami akan mengawal mensukseskan. Tanpa ada niat melakukan penjegalan dan sebagainya. Itulah sikap yang diartikan dengan mendukung pemerintah. Bukan berarti kami menuntut hak-hak untuk harus di dalam pemerintahan. Kami dari luar sudah cukup.
Apa Anda menginginkan Din Syamsuddin menjadi mediator islah?Kami sudah sepakat masalah internal partai akan kami selesaikan sendiri. Kami menghargai saran-sarannya Pak Din, kami anggap sebagai tausiah yang kami terima karena beliau mengetahui betul tentang Golkar. Beliau kini tidak berkecimpung di Partai Golkar lagi. Tapi sebagai pimpinan Muhammadiyah dan MUI, pandangan-pandangannya kami rasakan sangat mengetahui Golkar.
Beliau tidak harus ikut serta dalam kepengurusan apalagi sebagai mediator. Pak Din juga tidak ingin dicap mengintervensi. Kami hargai itu. Muhammadiyah tidak etis kalau memasuki wilayah persoalan domestik partai. Kecuali kalau dari segi agama, Muhammadiyah mendorong adanya islah. ***
