Berita

Pertahanan

Jokowi Jangan Mudah Terpengaruh Tim Sukses Calon Kapolri

SELASA, 06 JANUARI 2015 | 14:09 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Sosok Kapolri yang punya rekam jejak bersih dan kemampuan manajemen pembinaan adalah sosok yang dibutuhkan Presiden Joko Widodo untuk mendukung program program pemerintahnya .

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra, FX. Arief Poyuono, dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Selasa (6/1).

Dia menyatakan, saat ini banyak oknum oknum petinggi Polri yang kaya mendadak atau naik mobil mewah. Sikap ini membuat kecemburuan dari aparat hukum dan keamanan lainnya.


"Tugas Kapolri saat ini juga sangat berat terkait pembinaan anggotanya dan institusinya dalam mengatasi dan memberantas kejahatan trans-internasional , perdagangan narkoba serta teroris. Kapolri yang punya track record bersih dan prestasi baik yang dibutuhkan Jokowi untuk memimpin Polri," ujar dia.

Arief menyinggung bursa pencalonan Kapolri pengganti Jenderal Sutarman, di mana banyak petinggi petinggi Polri yang secara syarat kepangkatan bisa menduduki jabatan Kapolri mulai membentuk tim kampanye dengan mobilisasi jaringan aktivis dan LSM. Mereka membentuk pencitraan melalui seminar-seminar, survei dan tulisan-tulisan di media massa demi mempengaruhi penilaian Presiden Jokowi.

"Tentu saja ini sangat tidak baik karena bisa-bisa Jokowi mendapatkan Kapolri seperti membeli kucing dalam karung," jelas Arief.

Presiden Jokowi harus melakukan fit and proper test bagi calon Kapolri sebelum diajukan ke DPR RI dengan melalui uji bebas korupsi oleh KPK dan uji bebas pencucian uang oleh PPATK, serta transparansi hasil penilaian calon Kapolri dari Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri. KPK juga harus mengawasi fit and proper test Kapolri oleh DPR agar tidak ada politik uang di DPR .

"Karena itu, Jokowi jangan mau dipengaruhi terpaan media massa untuk pembangunan opini oleh petinggi polri yang menggunakan LSM dan aktivis untuk mengkampanyekan si calon Kapolri," tandas Arief. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya