Berita

ilustrasi pbb/net

Dunia

Selandia Baru Janjikan Suara Independen di Kursi DK PBB

SENIN, 05 JANUARI 2015 | 16:22 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Menteri Luar Negeri Selandia Baru Murray McCully berjanji, negaranya yang kini memiliki posisi di kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB akan memberikan suara independen dalam setiap putusan.

"Masa Selandia Baru di Dewan Keamanan akan menempatkan kita di jantung pengambilan keputusan internasional untuk dua tahun ke depan," kata McCully dalam sebuah pernyataan (Senin, 5/1).

Dewan Keamanan PBB sendiri saat ini diketahui tengah mempertimbangkan sejumlah masalah global yang mendesak yang tengah dihadapi oleh masyarakat internasional, seperti situasi keamanan di Suriah, pemberontakan ISIS, dna juga wabah Ebola.


"Sudah 21 tahun sejak Selandia Baru terakhir bertugas di Dewan Keamanan. Kami siap melayani lagi dan untuk memberikan suara independen di meja top dunia," sambung McCully seperti dimuat Global Times.

"Yang penting, kami akan berusaha untuk memastikan bahwa perspektif negara-negara kecil tercermin dalam kerja dewan," tandasnya.

Masa akhir Selandia Baru di kursi tak tetap Dewan Keamanan PBB berakhir pada tahun 2016 mendatang. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya