Jika pemerintah bisa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 2.000 yang disusul kenaikan harga barang kebutuhan rakyat, maka pemerintah juga bertanggung jawab menurunkan harga-harga kebutuhan tersebut ketika harga BBM diturunkan.
Penegasan itu disampaikan anggota DPR RI, Martin Hutabarat, menanggapi penurunan harga BBM jenis premium dan solar per 1 Januari 2015. Meski harga BBM sudah diturunkan menjadi Rp 7.600, namun hal itu tidak diimbangi turunnya harga-harga kebutuhan pokok rakyat dan tarif angkutan umum yang sebanding.
Martin mengatakan, sejak awal DPR RI dan publik sudah mengingatkan agar pemerintah tak perlu menaikkan harga BBM sampai Rp 2 000 per liter. Kenaikan harga BBM paling tinggi cukup Rp 1.000 agar harga-harga tidak melonjak terlalu besar jelang Natal dan Tahun Baru, dan agar inflasi tahun 2014 juga bisa tetap lebih rendah dari tahun 2013.
"Di samping itu, harga BBM dunia pun sudah turun 50 persen menjadi 55 dollar AS per barel. Diperkirakan harga minyak dunia ke depan akan stabil di sekitar harga tersebut, karena Amerika Serikat menemukan cadangan minyak non-konvensional berupa
shale oil, yakni minyak yang diperoleh dengan memanaskan bebatuan yang depositnya lebih 1 triliun barel. Dengan demikian ada kelebihan pasokan minyak dunia cukup besar," ujar Martin kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/1).
Anggota Fraksi Gerindra ini menegaskan tidak ada alasan yang rasional yang membuat pemerintah harus memaksakan kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter. Ia berpendapat, kebijakan menaikkan harga setinggi itu terkesan emosional dan tidak rasional. Tidak dipertimbangkan matang-matang dampak baik buruknya, sehingga hanya dalam waktu satu bulan harga direvisi dan diturunkan. Padahal dengan kenaikan Rp 1.000 rupiah per liter, lanjut Martin, pemerintah sudah mendapat keuntungan karena harga minyak dunia yang semakin murah.
"Ini manajemen pemerintahan yang sangat jelek, terkesan tidak menguasai masalah. Hal ini tidak boleh diteruskan," kata anggota DPR dari Dapil Sumatera Utara 3 ini.
Akibat dari keputusan menaikkan harga BBM Rp 2.000 rupiah per liter dan kemudian sebulan lagi menurunkannya Rp 900 per liter, harga-harga di pasaran yang terlanjur naik tidak ikut turun. Akibat selanjutnya adalah rakyat yang dirugikan. Rakyat kembali jadi korban dari keputusan pemerintah yang tidak matang.
"Kita meminta agar tugas pemerintah sekarang adalah mengusahakan harga-harga barang di pasar turun. Pemerintah jangan hanya tahu menaikkan harga, tapi tidak bertanggung jawab menurunkan harga yang sudah terlanjur naik karena putusan yang emosional dan tidak rasional," pungkas Martin.
[ald]
