ICW Khawatir Koruptor Dapat Keringanan di Pemerintahan Jokowi

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Dirjen Pemasyarakatan harus konsisten menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) 99/2012 mengenai pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat (PB) kepada narapidana korupsi.

"Hanya narapidana korupsi berstatus justice collaborator (JC) yang berhak mendapatkan remisi atau PB. Status itu dilekatkan untuk pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum membongkar praktek korupsi," tegas peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter, kepada wartawan, Senin (5/1).

Atas dasar tersebut, ICW meminta Menkumham, Yasona Laoly, segera mencabut Surat Edaran Menteri nomor M.HH-04.PK.01.05.06, yang ditandatangani tanggal 12 Juli 2013 mengenai aturan pemberlakuan PP 99/2012.

"Surat edaran menteri ini yang telah menjadi biang keladi kesimpangsiuran dan kegaduhan dalam pemberian remisi dan PB untuk koruptor selama hampir 2 tahun terakhir, serta masih membuka peluang koruptor untuk mendapatkan remisi dan PB," beber Lalola.

Kemudian, lanjut dia, sebaiknya Presiden Joko Widodo memberikan teguran kepada Menkumham untuk tetap berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi dan mendukung langkah-langkah pemberian efek jera kepada pelaku korupsi.

"Di era Jokowi seharusnya tidak boleh ada koruptor yang dapat remisi dan pembebasan bersyarat kecuali koruptornya berstatus JC," kata Lalola.

Soal surat edaran menteri itu, kata Lalola, ICW memberikan waktu 14 hari kepada Menkumham untuk mencabutnya.

"Jika tidak dicabut, maka ICW akan mengambil langkah hukum mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung agar Surat Edaran tersebut segera dicabut," demikian Lalola. [ald]