. Keputusan Presiden Joko Widodo mengubah kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) langsung di bawah Presiden mendapat dukungan penuh dari PDI Perjuangan.
Dengan BPKP di bawah Presiden, PDI Perjuangan yakin pemerintah bergerak cepat melawan berbagai kejahatan ekonomi.
"BPKP tidak hanya hadir sebagai alat negara di dalam melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap berbagai bentuk kejahatan di bidang ekonomi seperti pengemplangan pajak penyelundupan; transfer pricing dan lain-lain yang selama ini banyak merugikan keuangan negara," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, beberapa saat lalu (Rabu, 31/12).
Menurut Hasto, dengan kekuatan BPKP yang didukung lebih dari 4000 auditor, maka Presiden memiliki kekuatan tambahan untuk mewujudkan kedaulatan di bidang keuangan negara. Presiden pun semakin mudah memenuhi janjinya untuk melakukan reformasi sistem perpajakan.
Pada tahun 2015 nanti, tegas mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, tidak akan ada lagi toleransi bagi para pengemplang pajak, dan para pelaku kejahatan di bidang perekonomian. Karena itulah, selain mendukung langkah tersebut, DPP PDI Perjuangan juga mengingatkan pemerintah agar penunjukan dirjen pajak benar-benar memerhatikan pemahaman ideologis bahwa kedaulatan di bidang keuangan negara merupakan keharusan, dan memiliki kemampuan besar di dalam melakukan reformasi perpajakan.
"Dengan menjadikan BPKP dibawah presiden secara langsung, maka Presiden dapat memerintahkan Dirjen Pajak dan kepala BPKP untuk bekerja sama agar target penerimaan negara di sektor perpajakan dapat ditingkatkan sekurang-kurangnya Rp 600 triliun sebagaimana ditargetkan presiden," tukasnya.
"Mari kita dukung setiap upaya pemerintah yang bertujuan untuk membumikan Trisakti agar Indonesia berdaulat, berdikari dan berkepribadian," demikian Hasto.
[ysa]
