Sofyan Djalil: Tahun Depan, Investor Nggak Perlu Repot Urus Izin Investasi

Perekonomian Indonesia pada tahun depan menghadapi tantangan berat. Pemerintah mengaku telah menyiapkan program untuk menggenjot pertumbuhan. Antara lain, pada awal tahun 2015 akan meluncurkan layanan satu pintu untuk memudahkan investor.

Tahun depan, rakyat Indonesia akan menghadapi beban baru, kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Kenaikan ini dinilai banyak ka­langan akan semakin membebani perekonomian masyarakat, se­telah belum lama ini peme­rintah mengerek kenaikan harga bahan bakar (BBM) bersubsidi. Beban ekonomi rakyat tidak itu saja, belakangan ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga menga­lami pelemahan yang cukup da­lam. Dari kisaran Rp 12.000-an pada bu­lan lalu, sampai menem­bus  ang­ka Rp 12.900 per dolar AS. Se­jumlah analis ekonomi menghi­tung, melemahnya rupiah akan membuat inflasi pada tahun ini mencapai 8 persen, posisi tertinggi dari yang diperkirakan berada di rentan 7,5 persen sam­pai 8 persen.

Bagaimana nasib pereko­no­mian Indonesia pada tahun 2015? Kebijakan apa yang akan di­ambil pemerintah untuk menekan inflasi? Berikut ini pandangan Menko Perekonomian Sofjan Djalil kepada Rakyat Merdeka.

Bagaimana Anda melihat tantangan perekonomian Indo­nesia tahun 2015?
Pertama, akan ada tekanan eks­ternal, saya melihat kondisi eko­nomi internasional tidak terlalu menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi di China lebih rendah dari yang diharapkan, kemudian Eropa dalam kondisi sakit. Selain itu, harga komoditas akan jatuh sekali, seperti minyak, sawit, dan mi­neral lainnya. Yang tumbuh hanya Amerika Serikat. Semua itu akan berimplikasi pada eko­nomi domestik.

Penguatan ekonomi AS ba­ru-baru ini memberikan dam­pak negatif terhadap pere­ko­nomian domestik. Bagaima­na Anda melihat itu?    
Itu terkait dengan rencana Amerika menaikkan suku bunga. Hal itu berdampak kepada nilai tu­kar rupiah. Tetapi, penguatan eko­nomi Amerika sebenarnya mem­buka peluang kepada kita untuk meningkatkan ekspor ke Amerika. Tapi, kalau di lihat se­cara kese­luruhan, faktor ekster­nal berat, tidak terlalu menggem­birakan.

Kebijakan apa yang akan diambil pemerintah agar pere­konomian bisa tumbuh?
Kita harus mengambil kebi­ja­­­kan di internal (dalam ne­ge­ri)  un­tuk mendorong agar per­­­tum­buhan ekonomi kita te­tap tinggi. Misal­nya bagaimana agar APBN de­ngan jumlah yang ter­sedia itu bisa terserap tepat wak­tu. Karena in­vestasi dari pe­merintah juga mam­pu men­dorong pertum­buhan.

Selain itu, pemerintah akan per­mudah investasi asing dan swas­ta dengan layanan one stop ser­vice. Karena perizinan se­lama ini telah memasung pere­kono­mian.

Akhir bulan Januari 2015, pemerintah akan meresmikan la­yanan one stop service atau  pela­yanan satu pintu di BKPM (Ba­dan Koordinasi Penanaman Mo­dal). Jadi nanti investor yang mau masuk ke Indonesia nggak perlu repot. Kita harapkan ini akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian.

Berapa lama waktu pengu­ru­san izin yang bisa diberikan pemerintah?
Itu tergantung jenis izinnya. Ada yang satu hari, satu minggu dan  satu bulan. Tetapi yang jelas ada batas waktunya. Harus bisa lebih cepat, tidak seperti seka­rang, untuk izin membuat power plan saja, izin dan negosiasinya bisa dua sampai tiga tahun.

Pemerintah berencana me­naikkan TDL. Kebijakan itu akan membebani perekonomi­an rakyat...    
Untuk rakyat kecil dan kelom­pok masyarakat berpenghasilan ren­dah tetap kita berikan subsidi. Nah, untuk kelompok tertentu yang masih disubsidi saja yang memang harus dikurangi pelan-pelan.

Bagaimana dengan dampak inflasi akibat kenaikan TDL?
Kita akan upayakan sedemi­kian rupa agar dampaknya bisa minimum.

Apakah pemerintah akan memberikan insentif khusus, terutama  pelaku usaha yang ter­pukul akibat kenaikan TDL?
Kita nanti akan lihat dahulu apa masalah yang dihadapi pe­laku usaha. Kalau masalah pe­ri­zinan, kita akan membantu be­res­kan, kalau ada masalah ba­nyaknya biaya-biaya tidak ter­duga itu juga kita bereskan. Kalau ada industri tertentu memerlukan insentif pa­jak, pemerintah juga siap mem­berikannya. Tapi se­muanya tetap melalui study yang komprehensif karena insentif tidak bisa diberi­kan kepada in­dustri, karena pe­me­rintah juga membutuhkan jum­lah pajak yang banyak untuk men­dukung per­tum­buhan ekonomi.

Ngomong-ngomong, ba­gaima­na dengan rencana pen­jualan gedung Kementerian BUMN?
Itu kan baru wacana. Karena ada pertimbangan kantor Kemen­terian BUMN terlalu besar, jum­lah pegawainya cuma 200-an orang tetapi kantornya  sampai 15 lantai. Masalah ini akan dibahas lebih luas karena ada kebijakan ins­tansi pemerintah tidak boleh membangun kantor baru. Jadi, bisa saja tidak dijual tetapi di­man­faatkan untuk lembaga pe­merintah yang membutuhkan. ***