Berita

Dunia

Rencana Ini Mengancam Posisi Indonesia sebagai Poros Maritim

SABTU, 27 DESEMBER 2014 | 09:41 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemerintah Republik Rakyat China sedang merencanakan pembangunan sebuah terusan atau kanal di Kra Isthmus, Thailand sepanjang 100 kilometer yang menghubungkan Laut China Selatan, Teluk Thailand dan Samudera India.

Dengan kanal itu, kapal-kapal dari dan menuju pelabuhan-pelabuhan China tak perlu lagi melewati Selat Malaka. Rute baru ini mempersingkat perjalanan sejauh 1.000 kilometer.

Selain itu, pelayaran melewati Selat Malaka dinilai tidak aman karena kasus pembajakan yang terbilang tinggi, belum lagi sedimentasi yang membuat kedalaman laut berkurang dan rongsokan kapal yang tersebar di banyak titik. Kabut dan kumpulan ikan yang berenang dalam rombongan berukuran besar juga menjadi persoalan lain di kawasan itu.


Secara umum, menurut China Daily Mail, pelayaran melalui Selat Malaka dua kali lebih berbahaya dari Terusan Suez di Mesir dan empat kali lebih berbahaya dari Terusan Panama di Amerika Latin.

Pembangunan terusan di Thailand ini lebih mudah dilakukan mengingat China telah memiliki hubungan baik tidak hanya dengan Thailand tetapi juga dengan ASEAN dalam beberapa tahun terakhir.

Nilai perdagangan China dengan ASEAN meningkat dari 54,8 miliar dolar AS di tahun 2002 menjadi 443,6 miliar dolar AS di tahun 2013. Dalam periode yang sama investasi China di kawasan itu meningkat menjadi sebesar 100 miliar dolar AS.

Perusahaan plat merah China, LiuGong Machinery Co. Ltd dan XCMG serta perusahaan swasta Sany Heavy Industry Co. Ltd akan terlibat dalam pembangunan Terusan Kra Isthmus.

Bukan hanya China, terusan ini juga akan menguntungkan negara-negara industri lain termasuk Jepang dan India. Selain Thailand, Vietnam pun akan menangguk untung. Kota di selatan Vietnam, Can Tho akan menjadi pelabuhan transisi di antara Teluk Thailand dan Laut China Selatan.

Pembangunan Terusan Kra Isthmus ini diperkirakan akan membuat rute perjalanan melalui Selat Malaka semakin sepi. Ini juga berarti ikut mengurangi jumlah kapal-kapal bertonase besar yang melewati kepulauan Indonesia. [dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya