Berita

Dunia

Rencana Ini Mengancam Posisi Indonesia sebagai Poros Maritim

SABTU, 27 DESEMBER 2014 | 09:41 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemerintah Republik Rakyat China sedang merencanakan pembangunan sebuah terusan atau kanal di Kra Isthmus, Thailand sepanjang 100 kilometer yang menghubungkan Laut China Selatan, Teluk Thailand dan Samudera India.

Dengan kanal itu, kapal-kapal dari dan menuju pelabuhan-pelabuhan China tak perlu lagi melewati Selat Malaka. Rute baru ini mempersingkat perjalanan sejauh 1.000 kilometer.

Selain itu, pelayaran melewati Selat Malaka dinilai tidak aman karena kasus pembajakan yang terbilang tinggi, belum lagi sedimentasi yang membuat kedalaman laut berkurang dan rongsokan kapal yang tersebar di banyak titik. Kabut dan kumpulan ikan yang berenang dalam rombongan berukuran besar juga menjadi persoalan lain di kawasan itu.


Secara umum, menurut China Daily Mail, pelayaran melalui Selat Malaka dua kali lebih berbahaya dari Terusan Suez di Mesir dan empat kali lebih berbahaya dari Terusan Panama di Amerika Latin.

Pembangunan terusan di Thailand ini lebih mudah dilakukan mengingat China telah memiliki hubungan baik tidak hanya dengan Thailand tetapi juga dengan ASEAN dalam beberapa tahun terakhir.

Nilai perdagangan China dengan ASEAN meningkat dari 54,8 miliar dolar AS di tahun 2002 menjadi 443,6 miliar dolar AS di tahun 2013. Dalam periode yang sama investasi China di kawasan itu meningkat menjadi sebesar 100 miliar dolar AS.

Perusahaan plat merah China, LiuGong Machinery Co. Ltd dan XCMG serta perusahaan swasta Sany Heavy Industry Co. Ltd akan terlibat dalam pembangunan Terusan Kra Isthmus.

Bukan hanya China, terusan ini juga akan menguntungkan negara-negara industri lain termasuk Jepang dan India. Selain Thailand, Vietnam pun akan menangguk untung. Kota di selatan Vietnam, Can Tho akan menjadi pelabuhan transisi di antara Teluk Thailand dan Laut China Selatan.

Pembangunan Terusan Kra Isthmus ini diperkirakan akan membuat rute perjalanan melalui Selat Malaka semakin sepi. Ini juga berarti ikut mengurangi jumlah kapal-kapal bertonase besar yang melewati kepulauan Indonesia. [dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya