PENGALAMAN dan kepiawaian Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla (JK) dalam resolusi konflik tidak perlu diragukan lagi. Bahkan pada 2010 lalu, Presiden Palestine Red Crescent Society (PRCS), Younis Alkhatib, meminta JK, saat itu Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) untuk lebih berperan dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Pasalnya, Pemimpin Bulan Sabit Merah Palestina itu menilai JK memiliki kapasitas memadai dalam penyelesaian konflik.
"PRCS melihat JK memiliki andil besar dalam penyelesaian konflik di Indonesia. Antara lain konflik di Poso, Ambon, dan Aceh," tutur Younis seperti disampaikan dalam press release PMI. Younis pun melihat JK mulai berperan aktif mendorong perundingan damai di Thailand Selatan dan Sri Lanka.
"Jusuf Kalla telah menunjukkan perannya dalam penyelesaian konfik di Asia secara bermartabat," papar Younis.
Permintaan itu disampaikan Younis dalam pembukaan pertemuan kemitraan tahunan ke-6 PRCS di Al Bireh, Ramallah, Palestina, Jumat 15 Oktober 2010. Acara ini dihadiri 40 pimpinan lembaga yang selama ini banyak memberi dukungan dan bantuan kepada PRCS. Termasuk Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) serta Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.
Saat itu, JK merespon Younis bahwa akan ada banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan pendekatan kemanusiaan dan hak asasi. "Dalam setiap perundingan, tidak boleh ada salah satu pihak yang kehilangan muka" tegas JK.
Dalam kunjungan bersejarah itu, JK pun sempat mengunjungi kamp pengungsi Palestina di kota Nablus. Di tempat itu, JK meminta dunia mendukung kemerdekaan Palestina.
Rombongan JK tiba di kamp pengungsian pada Kamis (14/10/2010) malam. Dari kunjungan itu, diketahui PRCS memiliki penampungan pengungsi yang dihuni sekitar 150.000 orang. Di Kota Nablus, sedikitnya terdapat 4 kamp pengungsi warga Palestina, yaitu kamp Balata yang dihuni 30.000 orang, kamp New Askar, kamp Old Askar, dan Kamp Bethelma yang dihuni masing-masing 40.000 orang.
Selain meninjau penampungan pengungsi, JK juga mengunjungi markas cabang PRCS di Nablus yang terletak di perbukitan bagian selatan Nablus. Di tempat itu, JK pun menyaksikan fasilitas pelayanan rehabilitasi anak cacat, pelayanan trauma, pelayanan medik, dan fasilitas pelatihan dan logistik.
Ada sekitar 140 anak Palestina yang mengikuti pelatihan di tempat itu, mulai dari usia 4-16 tahun.
Bahkan, JK sempat bercengkerama dengan anak-anak Palestina dan bermain tennis meja bersama anak cacat mental yang akan mengikuti Olimpiade Anak Cacat di Syria tahun ini. "Saya sangat menghargai PRCS karena merupakan organisasi yang sangat efektif dan memiliki kegiatan kemanusiaan yang baik dan bervariasi," kata Jusuf Kalla.
PRCS, lanjutnya, berpengalaman mengatasi bencana dan memiliki usaha-usaha sosial yang sangat bervariasi dan efektif. "Kita semua, keluarga palang merah dan bulan sabit merah dari mana pun, mesti mendukung PRCS secara moral maupun secara politik. Mereka membutuhkan dukungan itu dari komunitas internasional," paparnya.
Rombongan JK juga menyempatkan berziarah ke Yasser Arafat Memorial, monumen peringatan pejuang dan Presiden PLO Yasser Arafat di Ramallah. Bahkan JK juga melaksanakan Salat Jumat di Masjid Al Aqsa di Jerussalem, salah satu wilayah Palestina yang dikuasai Israel.
Dengan aksi nyata dan kunjungan langsung ke Palestina, bahkan menyempatkan diri sholat di Masjid al-Aqsha, Yerusalem, tentu JK diharapkan turut aktif dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Berbekal pengalaman dan kepiawaian dalam mendamaikan berbagai konflik di tanah air, sangat wajar jika tokoh-tokoh internasional meminta JK turut aktif menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
Apalagi Mustasyar (penasihat) PBNU yang juga Wapres RI itu sangat berpengalaman dalam proses penyelesaikan konflik Aceh, Ambon, Poso dan menembus sekat-sekat perdamaian di Myanmar dan Thailand Selatan. Jadi, prinsip JK yang selalu mengedepankan konsep 'win-win solution', memenangkan hati para pihak yang berkonflik, sikap tegas dan berani mengambil resiko merupakan kunci utama dalam proses resolusi konflik, termasuk konflik Palestina-Israel.
Sebelumnya, bersama-sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres JK merupakan tokoh utama dibalik kesuksesan perundingan damai Aceh, Poso dan Ambon. Konflik Aceh termasuk ke dalam konflik vertikal antara pemerintah Republik Indonesia (RI) versus kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Sedangkan konflik Ambon dan Poso bersifat horizontal antar kelompok warga yang berbeda. Perbedaan itu meliputi agama, etnis dan budaya. Ketiga konflik itu terjadi dalam satu negara Republik Indonesia (RI) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konflik global.
Artinya, menyelesaikan ketiga konflik itu sama dengan menyelesaikan satu per satu masalah konflik global, dengan JK sebagai salah satu tokoh kuncinya.
Ketiga konflik itu terjadi ketika JK masih menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) di era pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Konflik masih berlanjut ketika JK menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra dan) di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Bersama Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) SBY, JK berhasil menyelesaikan konflik Poso dan Ambon. Saat itu, Perundingan Malino I dan II digelar pemerintah untuk menyelesaikan Konflik. Namun konflik Aceh terus berlanjut hingga JK menjabat Wapres mendampingi Presiden SBY.
Konflik Aceh akhirnya selesai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki antara pemerintah RI dan kelompok separatis GAM.
Muhammad Ibrahim Hamdani, SIP
Asisten Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam (PKTTI) Universitas Indonesia
Anggota Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)
Alumni Ilmu Politik FISIP UI
