Berita

ilustrasi/net

Jaman Desak Jokowi Selamatkan Industri Galangan Kapal

RABU, 24 DESEMBER 2014 | 13:32 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Presiden Joko Widodo harus segera turun tangan menyelamatkan industri galangan kapal. Sebab industri galangan kapal ini menyokong visi kemaritiman menuju kedaulatan maritim.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Maritim Badan Pengurus Pusat Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), M. Eko Purwanto, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 24/12).

Pernyataan Eko ini terkait dengan penuruan pesanan luar biasa terhadap pembuatan kapal di kawasan industri berat galangan kapal di Batam. Sejak bulan Agustus 2014 hingga kini, galangan kapal di Batam hanya menyisakan sekitar 20 persen pesanan saja. Batam sendiri adalah pusat industri galangan kapal di Indonesia dengan 110 galangan dari total nasional 198 galangan.


Menurunnya pesanan kapal ini, lanjut Eko, diikuti oleh menurunnya jumlah pekerja galangan kapal di Batam, yang mempengaruhi dalam kecepatan dan kualitas produksi.  Jumlah buruh galangan kapal saat ini kurang lebih sekitar 30.000 pekerja yang sebelumnya sebesar 250.000 pekerja. Penurunan jumlah pekerja ini disebabkan adanya insentif tambahan di galangan industri kawasan ASEAN dan Tiongkok yang menggiurkan.

"Birokrasi Perijinan import yang bertele-tele yang menyebabkan terlambatnya waktu penyelesaian produksi kapal akibat telatnya material masuk," ungkap Eko.

Ketua BPD Jaman Kepulauan Riau, Wahyu Nogoroho, menambahkan bahwa bila dalam beberapa bulan ke depan industri galangan kapal ini tetap lesu maka tidak tertutup kemungkinan akan banyak proses pemutusan hubungan kerja (PHK) dari pengusaha galangan kapal di Batam , mengingat beban operasional yang harus ditanggung cukup besar dengan tidak adanya pesanan pembuatan kapal.

Kembali ke Eko, ia menyarankan agar pemerintah memenuhi kebutuhan tersebut. Sebab selain lebih baik, juga memang untuk menggunakan produksi dalam negeri yang sudah jelas mempunyai beberapa keunggulan di bandingkan produksi dari luar negeri atau impor. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

NATO Turun Gunung Usai Trump Mau Tarik 5 Ribu Pasukan dari Jerman

Minggu, 03 Mei 2026 | 00:03

Komdigi Dorong Sinergi Penegakan Hukum Ruang Digital

Sabtu, 02 Mei 2026 | 23:45

Wamenkeu soal Purbaya Masuk RS: Insya Allah Sehat, Doakan Saja!

Sabtu, 02 Mei 2026 | 23:32

Negosiasi Berjalan Buntu, Trump Tuding Iran Tidak Punya Pemimpin Jelas

Sabtu, 02 Mei 2026 | 23:19

Pernyataan Amien Rais di Luar Batas Kritik Objektif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:51

Sekolah Tinggi, Disiplin Rendah: Catatan Hardiknas

Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:38

Aktivis 98: Pernyataan Amien Rais Tidak Cerminkan Intelektual

Sabtu, 02 Mei 2026 | 22:18

Wakil Wali Kota Banjarmasin Dinobatkan Sebagai Perempuan Inspiratif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 21:48

KAI Pasang Pemasangan Palang Pintu Sementara di Perlintasan Jalan Ampera

Sabtu, 02 Mei 2026 | 21:34

Paguyuban Tak Pernah Ideal, Tapi Harus Berdampak

Sabtu, 02 Mei 2026 | 20:52

Selengkapnya