Jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang tak kunjung bertambah di ibu kota, semakin menghambat keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) bagi kendaraan.
Saat ini diketahui, mulai baÂnyak masyarakat yang mengÂangÂgap perpindahan BBM ke BBG merupakan hal yang memungÂkinkan. Apalagi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, makin menambah banyak yang ingin beralih ke BBG.
Namun, kesulitan lahan memÂbangun BBG di ibu kota, menjadi salah satu kendala bertambahnya SPBG. Akibat hal tersebut, renÂcana pembangunan lima unit SPBG tahun ini pun gagal diÂrealisasikan.
Menurut Kepala Dinas PerinÂdustrian dan Energi DKI Haris Pindratno, akibat kendala lahan dan minimnya minat investor dalam bisnis gas, pembangunan lima unit SPBG yang semula direncanakan dibangun tahun ini, terpaksa tertunda hingga tahun depan.
Investor kurang tertarik terjun di bisnis gas, karena harga di pasaran tidak kompetitif. SÂeÂmentara investasi di bisnis gas butuh modal beÂsar,†tuturnya.
Biaya investasi awal untuk membangun satu unit SPBG, mencapai sekitar Rp 16 miliar hingga 20 miliar. Dengan harga gas yang beredar di pasaran masih Rp 3.100 per liter, investor akan berpikir ulang untuk berÂinvestasi di SPBG.
Saat ini, katanya lagi, harga gas di pasaran tersebut, setara dengan premium (LSP). Harga lama yang sampai kini masih berlaku di masyarakat itu, sulit diterima para investor kaÂrena tidak bisa meÂnutupi biaya investasi awal.
Kita sudah menghitung, harga ekonomis yang bisa diterima investor minimal Rp 4.500 per liter. Sebab, investasi SPBG memang mahal. Salah satu solusi menggugah minat investor agar berkecimpung di bisnis SPBG, adalah dengan menaikkan harga jual gas. Cara itu membuat invesÂtasi di bisnis gas bisa terbuka lebar, dan penambahan SPBG di ibu kota dapat lebih mudah direalisasikan,†ungkapnya.
Permintaan kenaikan harga gas sangat rasional, karena harga BBM sudah naik lebih dulu. Namun dia menyadari, usulan menaikkan harga gas kepada pemerintah pusat, tidaklah muÂdah. Atas dasar itu, pihaknya sampai kini tengah berupaya menagih kepada PT Pertamina untuk membangun SPBG di masing-masing SPBU.
Ketika PT Pertamina menguÂrus izin untuk buka SPBU, kan ada klausul perjanjian yang bunyinya, mereka wajib menyeÂdiakan satu SPBG di setiap SPBU. Ini yang sekarang lagi saya kejar,†beber Haris.
Di seluruh wilayah ibu kota, terhitung ada sekitar 370-an SPBU milik PT Pertamina. SeÂmenÂtara jumlah SPBG yang telah terbangun baru 9 unit. Pertamina sudah menyanggupi menyeÂdiaÂkan SPBG di masing-masing SPBU miliknya. Kalau nantinya ada 50 SPBG di Jakarta, pengÂguÂnaan bahan bakar gas pada angÂkutan umum akan lebih mudah direalisasikan,†terangnya lagi.
Meski begitu, pengamat transÂportasi dari Masyarakat TransÂportasi Indonesia (MTI) DarÂmaningtyas menuturkan, idealÂnya, di setiap koridor TransÂjakarta harus dibangun minimal satu SPBG.
Yang terjadi, selama ini, sekitar 670 armada Transjakarta harus mengantre setiap mengisi bahan bakar, karena baru ada tujuh SPBG. Apalagi, SPBG relatif jauh, padahal setiap armada Transjakarta harus mengisi bahan bakar dua kali sehari. PemeÂrintah sudah seharusnya memÂpersiapkan pengadaan SPBG tersebut dari sekarang,†ujarnya.
Namun, pria yang disapa Tyas ini sempat menyangsingkan konversi BBM ke BBG untuk kendaraan bisa berjalan dengan baik. Ia tidak merekomendasi konversi itu, mengingat udara di Indonesia sangat panas. Apalagi, tingkat kedisiplinan dan kehati-hatian sangat rendah.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjanji akan memÂperÂmudah proses perÂizinan pembaÂngunan SPBG di ibuÂkota. SuÂpaya bisa dapat gas, kami juga mempermudah perÂizinan supaya cepat. Izin-izin boÂleh menyusul sajalah, yang penÂting gas ada,†tuturnya.
Bakal Dibangun Di Lahan Milik Kantor WalikotaTerkait minimnya lahan pemÂbangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sepakat mengaÂdakan perjanjian pemanfaatan laÂhan untuk pembangunan SPBG.
Rencananya, lahan-lahan yang akan digunakan untuk SPBG adalah kawasan kantor-kantor walikota. Kita juga kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk izin menggunakan seluruh bangunan wali kota di lima wilayah sebagai SPBG,†ujar Direktur Utama Jakpro, Budi Karya Samadi.
Selain di kawasan-kawasan kantor walikota, akan ada tempat lainnya yang dijadikan lokasi mobile refueling unit (MRU), yakni, di ruang terbuka hijau (RTH). Dia yakin, cara ini akan efektif memÂperbanyak jumlah tempat pengiÂsian gas, demi memÂpercepat proses konversi bahan bakar minyak (BBM) ke BBG. MauÂnya MRU di jalur-jalur hijau atau di tempat umum lainÂnya. Ini hanya sementara, sampai akhirÂnya ada yang permanen,†samÂbungnya.
Terkait hal ini, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Haris Pindratno menambahkan, minimnya ketersediaan lahan menjadi salah satu penyebab sulitnya menambah SPBG baru, membuat pihak Pertamina memiÂkirkan terobosan baru. Caranya, membangun SPBG yang berÂdampingan dengan SPBU.
Menurutnya, meski berada dalam satu area, Pertamina menÂjamin keamanan dan kenyaÂmanan masyarakat. Untuk keÂamanan masyarakat, mereka pasti sudah memperhitungkannya maÂtang-matang,†jelas Haris.
Selain menggandeng PertaÂmina, ujarnya lagi, pemprov juga melirik SPBU milik swasta mauÂpun perorangan. Menurut Haris, pihak swasta juga bakal diajak bekerja sama agar mau meÂnyiÂapÂkan sebagian lahan di area SPBU untuk pembangunan SPBG. RenÂcananya, pemrov menjalin keÂsepakatan bersama para pemilik SPBU non-Pertamina.
Selain itu, lanjut Haris lagi, setiap izin pendirian SPBU akan menyertakan poin yang mewaÂjibkan pemilik membangun SPBG. Dia yakin, pengusaha tidak akan menoÂlak tawaran kerja sama itu. Sebab, bisnis gas tetap menÂjanÂjikan keunÂtungan signifikan. Kami membuat klausul perjanÂjian tersebut, dan berharap baÂnyak kepada presiden agar mau mengevaluasi harga gas di paÂsaran,†katanya.
Pemprov, masih menurut HaÂris, memastikan, tahun depan PT Pertamina membangun 49 SPBG di ibu kota. Jika rencana itu teralisasi, jumlah SPBG yang saat ini hanya ada sembilan titik, bakal menjadi 58 unit. ***
