Zulkifli Hasan: Silakan Mengkritik Asal Tidak SARA, Karena Kita Ini Bhinneka Tunggal Ika

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan refleksi akhir tahun mengenai perpolitikan di Indonesia. Antara lain mengenai Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta yang sempat diprotes sekelompok orang.

Saya memrotes keras kalau ada yang protes Ahok terkait etnisnya yang Tiong­hoa atau soal aga­manya. Kalau mau kritik silakan, tapi jangan soal SARA (suku, agama, ras, dan an­tar­golongan). Kita ini kan Bhi­nneka Tunggal Ika,” ujar Zul­kifli Hasan, di Ge­dung parlemen, Se­na­yan, Jakarta, kemarin.

Menurut calon Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, MPR periode sebelumnya su­dah sukses menyosialisasikan kebhinnekaan. Sudah seha­rusnya MPR mempertahankan ke­­­bhine­kaan sebagai pilar ber­negara.

Jadi siapa pun, dari suku apa pun, agama apa pun, asal Warga Negara Indonesia, boleh menca­lon­­kan jadi Presiden. Soal dipilih atau tidak, itu soal lain,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa dalam mempertahan­kan kebhinne­kaan MPR ber­jalan seorang diri?
Tidak bisa dong. MPR Harus didukung lembaga negara lainnya dan masyarakat.

Agenda apa yang akan dilak­sanakan di 2015?
Bersama lembaga lembaga tinggi negara seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Kons­­titusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung, kita akan me­nga­dakan konsultasi atau si­laturra­him pada Januari 2015. Si­laturra­him tersebut sebagai lang­kah men­cari solusi terciptanya keda­maian antara lembaga tinggi ne­gara, sehingga rakyat tidak te­rus-menerus menyaksikan para elite politik bertengkar, ribut, kon­flik, dan sebagainya.

Rakyat capek melihat para elite ini terus bertengkar, ribut dan konflik terus-menerus. Sampai mereka bertanya, kenapa DPR tidak bekerja tapi menerima gaji? Belum lagi partai politik juga pecah seperti PPP dan Golkar. Karena itu, silaturahim harus kita jalin agar semua rukun, damai dan bekerja untuk rakyat, bangsa dan negara.

Apa sudah dibicarakan ke­pa­da Jokowi?
Saya sudah membicarakan rencana tersebut ke Presiden Jo­kowi dan Presiden sudah siap. Hanya saja soal waktu dan tang­gal­nya masih akan dibicarakan kemudian setelah DPR  reses atau memasuki masa sidang pada pertengahan Januari 2015.

Kita tinggal memastikan wak­tunya saja setelah memasuki ma­sa sidang DPR Januari nanti.

Apa hanya itu?
Selain itu juga akan dilakukan laporan pertanggungjawaban ketujuh lembaga tinggi negara tersebut pada setiap tanggal 14, 15 dan 16 Agustus setiap tahun di MPR.

Ketujuh lembaga tersebut akan menyampaikan progres-laporan setiap kepada rakyat dan disiar­kan langsung oleh televisi nasio­nal. Laporan itu agar rakyat tahu terhadap apa yang akan dikerja­kan oleh tujuh lembaga tinggi ne­gara itu dan untuk kemudian bisa dikritisi oleh rakyat demi per­bai­kan pembangunan dan ke­se­jahteraan rakyat.

Apa saja yang sudah disam­paikan ke Jokowi?
MPR juga sudah menyam­pai­kan ke Presiden bahwa sosialisasi empat konsensus dasar kebang­saan (Pancasila, UUD 1945, Bhin­neka Tunggal Ika dan NKRI) itu bukan saja tugas MPR, tapi ke­wajiban pemerintah, karena pe­merintah memiliki struktur-apa­ratur negara sampai ke daerah. Namun, formulasi dan metode-nya masih akan dibicarakan, agar menjadi program pemerintah.

Ada hal lain yang perlu jadi perhatian selain empat konsensus dasar kebangsaan itu?
Termasuk etika, moral, kepatu­tan, dan kepantasan yang mulai luntur sekarang ini, apakah harus masuk pada kurikulum pendidi­kan seperti masa lalu yang men­jadi kewenangan Kementerian Pendidikin Nasional. Juga pen­didi­kan sejarah kepahla­wanan di mana banyak generasi muda lupa dengan para pejuang kemer­de­kaan RI se­karang ini. Bah­wa  Kemerdekaan RI ini hasil per­juangan para pah­lawan dan bukan pemberian dari siapapun.

Dimana posisi MPR kalau nanti diambil pemerintah?
Kalau MPR hanya untuk per­ge­rakan, karena tidak mempu­nyai struktur sampai ke bawah. Hanya saja sosialisasi itu sudah pada tingkat mewujudkan dan bukan lagi berwacana.  ***