Berita

Pertahanan

Tidak Aneh Megawati Dorong Budi Calon Kapolri

SELASA, 23 DESEMBER 2014 | 05:32 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Komjen Budi Gunawan dikabarkan sudah mendapat endorse dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk diajukan sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Kabarnya lagi, Presiden Joko Widodo segera mengajukan nama Budi sebagai satu-satunya calon Kapolri ke DPR untuk menjalani fit and proper test.

"Bukan hal yang aneh kalau Budi Gunawan didorong sebagai satu-satunya calon Kapolri," ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, FX. Arief Poyuono dalam keterangannya tadi malam (Senin, 22/12).

Budi Gunawan merupakan mantan ajudan Megawati saat menjadi Presiden RI kelima. Dia menengarai posisi Kapolri menjadi jatah PDIP setelah sebelumnya posisi Jaksa Agung diambil oleh Nasdem.


Arief menilai Budi memiliki track rekord yang baik dan pantas menjadi Kapolri. Dia juga menilai kepemilikan rekening gendut yang dikaitkan dengan Budi hanya pemberitaan miring karena hingga saat ini belum ada yang bisa membuktikan isu rekening gendut tersebut sebagai hasil dari tindakan pengunaan kekuasaan yang dilakukan Budi.

"Bisa saja isu rekening gendut ditiupkan pada waktu itu untuk menganjal Budi menduduki jabatan Kabareskrim atau Kapolri di era SBY," imbuh dia.

"Kemampuan Budi Gunawan sebagai sosok perwira tinggi Polri sudah tidak diragukan. Sebagai ukuran, ketika menjadi Kapolda Bali dia berhasil membuat Bali cukup aman dan kondusif. Pengalamannya sebagai Kepala Lemdiklatpol juga bisa dijadikan ukuran akan kemampuannya membangun sumber daya di Polri," sambung Arief.

Dia mengingatkan pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang pro pada pembangunan untuk percepatan pertumbihan ekonomi. Karena itu pabila Budi benar-benar ditetapkan menjadi Kapolri, salah satu tantangan terbesarnya adalah mengoptimalkan peran kepolisian untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sebab bukan tidak mungkin investasi di dalam negeri terhambat oleh gejolak sosial  mulai dari pencemaran lingkungan hidup, ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat dan gangguan-gangguan keamanan serta kriminalisasi baik terhadap buruh maupun pengusaha.

"Tindakan kriminalisasi terhadap serikat buruh yang menuntut hak juga seringkali terjadi. Terkadang kepolisian kurang memahami tentang hukum perburuhan, sehingga yang terjadi malah berbalik buruh dikriminalisasi. Budi Gunawan dituntut bisa menciptakan polri yang profesional dan bersih," tukasnya.[dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya