Presiden Perintahkan BNPB Pasang Sistem Peringatan Dini Longsor Pakai Dana Sendiri

Dalam Sidang Kabinet Terbatas, Rabu (17/12) tadi siang, salah satu isu yang dibahas Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah mitigasi dan antisipasi bencana hingga April 2015.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif, yang hadir dalam rapat tersebut, melaporkan kepada Presiden soal upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan dalam menghadapi banjir dan longsor musim penghujan 2014/2015. Dilaporkan bahwa BNPB, bersama kementerian dan lembaga lain, telah menyusun rencana aksi nasional menghadapi banjir dan longsor. Ada 40,9 juta jiwa penduduk yang terpapar sedang-tinggi longsor yang tersebar di 274 kabupaten dan kota.

"Penanganan longsor Banjarnegara juga dilaporkan. Hingga saat ini ada 82 korban tewas telah ditemukan, dan 22 orang masih dicari. Sebanyak 1.709 personil dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, SKPD dan unsur pemerintah terlibat dalam penanganan darurat. 2.355 relawan juga membantu," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan persnya.

Dalam rapat itu, presiden pun telah memerintahkan agar sistem peringatan dini longsor dipasang di beberapa tempat rawan longsor, khususnya di Banjarnegara. Daerah-daerah prioritas lain pun demikian. Masyarakat juga perlu memperoleh sosialisasi dan pendidikan bencana agar mampu mengatisipasinya.

"Disepakati dana untuk pemasangan alat tersebut dari dana siap pakai yang ada di BNPB," jelasnya.

Menindaklanjuti perintah Presiden tersebut, BNPB segera menggelar rapat internal dan menghubungi para ahli dari Kementerian Ristek Dikti, UGM, BPPT, LIPI, Badan Geologi, dan ITS untuk melakukan rapat koordinasi dalam waktu dekat. BNPB nantinya meminta agar pemasangan sistem peringatan dini longsor harus menyeluruh.

"End to end penanggulangan bencana adalah dari manusia ke manusia sehingga seluruh sistem komprehensif. Alat hanya satu sub sistem. Harus ada sub sistem lain seperti edukasi, pelatihan, partisipasi masyarakat, kearifan lokal, keterlibatan pemda dan lainnya. Sistem harus diterima dan dimengerti oleh masyarakat," tutup Sutopo. [ald]