Berita

joko widodo/net

Politik

Jokowi Diminta Selamatkan Indonesia dari Jurang Neoliberalisme

RABU, 17 DESEMBER 2014 | 08:52 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Menteri di Kabinet Kerja bentukan Jokowi-JK semakin menunjukkan sikap neoliberalismenya. Misalnya, Menteri BUMN Rini Soemarno memperboleh bahkan akan menunjuk orang asing untuk memimpin BUMN. Sementara Menteri Agraria Fery Musildan Badan akan membuat aturan, asing bisa kuasai tanah di Indonesia.

Ketua Umum BPP Jaringan Kemandian Nasional (Jaman) A. Iwan Dwi Laksono mengatakan, apabila BUMN yang merupakan aset NKRI diperbolehkan untuk dipimpin dan dikuasai oleh asing, artinya bisa memungkinkan semua kebijakan atas BUMN itu lepas dari kendali agenda Kebangsaan.

"Kalau maunya begitu lebih baik dimulai dari Menag BUMN nya saja diisi oleh orang asing. Orang Indonesia sendiri saja bisa dimungkinkan untuk mengabdi kepada neoliberalisme apalagi orang asing," sindir dia dalam rilis yang diterima redaksi sesaat lalu, Rabu (17/12).


Iwan Dwi menyatakan, problem tanah yang menjadi problem rakyat selama bertahun-tahun disebabkan rakyat tidak pernah berdaulat atas tanahnya sendiri, malah semakin diperparah dengan meliberalkan kepada kepemilikan asing, bisa dipastikan akan banyak muncul masalah ataupun konflik baru, bahkan semakin bertambah banyak apabila aturan ini diberlakukan.

Jelas dia, situasi ini menunjukkan suatu gejala yang dipastikan para menteri tersebut sudah mempunyai terjemahan dan tindakan yang keluar dari rel visi Trisakti dan misi Nawacita Jokowi-JK. Padahal Instruksi dari Presiden sudah jelas bahwa para menteri tidak diperbolehkan mempunyai Visi dan Misi selain Trisakti dan Nawacita.

"Kami protes keras terhadap situasi yang seperti ini, dan meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera mengambil tindakan dalam kerangka menyelamatkan bangsa dan negara supaya tidak semakin terjatuh ke jurang neoliberalisme," ujar Iwan Dwi.

Sementara itu, tambah Iwan Dwi, situasi pergerakan rupiah yang semakin melemah terhadap dolar AS juga menjadikan pihaknya mempunyai asumsi bahwa ini kental dengan permainan spekulan tingkat tinggi, sehingga hanya Presiden Jokowi yang bisa dan sanggup mengendalikan kekacauan moneter saat ini. [rus]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya