Berita

jokowi bersama petani/net

Politik

89 Petani Dikriminalisasi Akibat Konflik Agraria

SELASA, 16 DESEMBER 2014 | 20:21 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Konflik agraria masih jadi persoalan serius. Serikat Petani Indonesia (SPI) mencatat sepanjang tahun 2014 terjadi 143 konflik agraria. Dari jumlah itu, 114 kasus sampai saat ini masih belum ada penyelesaian.

"Sementara itu sepanjang tahun ini tercatat petani yang menjadi korban kekerasan dan penganiayaan berjumlah 90 orang, dan 89 orang dikriminalisasi secara hukum," papar Ketua Umum SPI Henry Saragih kepada Kantor Berita Politik (Selasa, 16/12).

Menurut dia konflik yang terjadi telah mengusir ribuan kepala keluarga dari lahan pertanian yang mereka pertahankan.


Berdasarkan sebaran wilayah, SPI mencatat sepanjang 2014 sebaran konflik agraria terkonsentrasi di Pulau Sumatera yaitu sebesar 83% dari sekitar 649.973,043 hektar lahan yang diperebutkan. Data ini menunjukkan, Sumatera yang menjadi sentra perkebunan nasional menjadi titik balik dari konflik agraria.

Dikatakan dia, sebanyak 58% konflik agraria yang terjadi ditahun 2014 diperankan oleh pihak swasta baik nasional atau asing. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan UU Perkebunan No 18/2004 telah memperkuat pihak perusahaan untuk merampas dan mempertahankan tanah-tanah yang dikuasainya dari petani. Dengan UU tersebut perusahaan dapat melakukan pengamanan usaha perkebunan dengan dikordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat.

"UU ini juga menjadi dasar untuk kriminalisasi petani dan masyarakat adat setiap kali memperjuangkan tanahnya yang bersengketa dengan perusahaan perkebunan," demikian Henry.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya