Akbar Tandjung: Insya Allah Tidak Ada Lagi Partai yang Lahir dari Rahim Golkar

Dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar masih bisa didamaikan asalkan elite kedua kubu partai berlambang pohon beringin itu, membuka ruang islah.

Saya berharap para elite Gol­kar menahan diri agar konflik ti­dak tambah meruncing,’’ kata Ke­tua Dewan Pertimbangan (Wan­tim) Partai Golkar versi Munas Bali, Akbar Tandjung, kepada Rakyat Mer­deka, di Jakarta, Jumat (12/12).

Bekas Ketua Umum Partai Golkar itu optimistis masih bisa mempersatukan kubu  Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono, asal kedua kubu itu mengingin­kan keutuhan dan pembangunan partai.

Masih ada ruang islah. Sa­ya berharap, itu terjadi dan akan berusaha keras untuk me­ngu­payakannya. Kalau sema­ngat­nya masih sama, kami pasti bertemu,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa landasan islah itu agar menyenangkan kedua kubu?
Perdamaian antara Agung dan Ical (Aburizal Bakrie) itu dida­sarkan pada aturan yang ada dan berlaku. Langkah itu tak akan me­nemui kendala, jika kedua pihak memikirkan masa depan Golkar.

Kalau semangatnya sama, ingin melakukan perbaikan, ingin membangun partai, pasti bisa mencari penyelesaian.

Bukankah kedua kubu me­rasa paling benar, ini bagai­mana?
Saya yakin masih ada ruang is­lah antara kubu Agung dengan Ical. Untuk medamaikan kedua­nya, kita harus kembali pada atu­ran yang ada, yakni hukum orga­nisasi dan hukum negara. Hukum organisasi terkait dengan AD/ART partai. Hukum negara me­ngacu pada undang-undang ten­tang partai politik. Itu saja acuannya.

Masalahnya kedua kubu tetap mempertahankan posisi­nya, bagaimana mendamai­kannya?
Seperti yang saya katakan tadi, ruang islah masih ada. Kami akan terus berupaya untuk menjaga keutuhan Partai Golkar.

Setelah reformasi, Golkar banyak melahirkan partai baru, apa sengketa kali ini beru­jung seperti itu ?
Insya Allah tidak. Mudah-mudahan tidak ada lagi partai yang lahir dari rahim Golkar.

Mengenai penguasaan kan­tor DPP Golkar oleh kubu Agung Laksono bagaimana?
Ya, nggak masalah. Kami akan mencoba melakukan pendekatan. Mudah-mudahan mereka mau bekerja sama.

Kita sama-sama tahu, kami dulu berkantor di sana. Agung Lak­sono tahu betul bahwa Abu­rizal, saya berkantor di situ, ma­sak sekarang nggak boleh.

Kalau dia mau berkantor di situ, silakan saja. Tapi, jangan melarang pihak lain berkantor di sana. Itu logikanya.

Artinya, kantor DPP Golkar dibagi dua?
Ya, tapi kita lihat saja. Kalau faktanya seperti itu, untuk semen­tara waktu, nggak masalah.

Untuk menengahi konflik ini, bagaimana peran pemerintah?
Pemerintah memiliki kepen­tingan besar untuk menjaga stabi­litas politik. Mereka tak mengi­nginkan adanya konflik politik, karena dapat menggangu pem­bangunan nasional. Itu kontruksi berpikirnya.

Makanya kami berharap, pe­merintah tidak melakukan inter­vensi terhadap internal Partai Gol­kar. Kita mau mencari penye­le­saian yang baik.

Sejauh ini, bagaimana anda melihat posisi pemerintah?
Pemerintah cukup netral, me­nerima dengan baik rombongan DPP Golkar yang dipimpin Ical. M­ereka mengapresiasi upaya DPP untuk mencari penyelesaian atas masalah ini. ***